Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bos PPP Minta Alegnya Tegur Pemda Yang Lelet Serap Anggaran

Senin, 29 November 2021 11:03 WIB
Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. (Foto: ist)
Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa meminta, seluruh Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi PPP di semua tingkatan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengawal suksesnya pemerintahan saat ini. 

“Kita adalah bagian dari koalisi pemerintah, maka kita berharap pada pemerintah untuk sukses sampai akhir periode seperti yang diamanatkan. Utamanya adalah dengan mendorong percepatan penyerapan anggaran,” jelasnya, saat membuka acara Workshop DPRD Fraksi PPP, di Grandhotel Paragon, Jakarta, Minggu (28/11). 

Menurut catatan Suharso, baru ada tujuh provinsi yang penyerapan anggarannya di atas 80 persen. Juga, baru ada enam provinsi yang penyerapan anggarannya sebesar 70-80 persen. Sementara, akhir tahun tinggal satu bulan lagi.

Baca juga : Ada Yang Bercocok Tanam, Ada Yang Pamer Kemesraan

Dikatakan Suharso, percepatan penyerapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penyerapan anggaran yang terhambat menyebabkan pembangunan tidak bergerak.

“Kita tahu, saat ini terjadi refocusing anggaran di pemerintahan, tetapi itu tidak menjadi alasan dalam percepatan penyerapan anggaran,” ungkapnya. 

Suharso juga meminta, agar aleg PPP di semua tingkatan agar menegur Pemerintah Daerah untuk segera menjalankan fungsi penyerapan anggaran. 

Baca juga : Mendagri Tegur Pemda Yang Realisasi APBD Rendah

“Mendorong para bupati, wali kota untuk cepat-cepat memutuskan itu. Kemudian anggota Fraksi PPP juga harus hadir dan mengawal hingga pelaksanaan pembangunan sehingga fungsi legislatif anggota DPRD PPP benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu. 

Diketahui, PPP menggelar Workshop anggota DPRD seluruh Indonesia pada 28-30 November. Pada Workshop ini semua anggota DPRD mendapatkan sejumlah materi.

Di antaranya tentang sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kebijakan dana transfer pusat ke daerah serta materi lainnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.