Kita Butuh Terobosan Yang Nendang Dan Perkuat Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemarin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka menuntut komitmen Presiden terkait pembenahan tarif pajak penghasilan bagi pengusaha. Selain Apindo, Jokowi juga menerima Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Sehari sebelumnya, Jokowi juga menerima pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) .

Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin Erick Thohir. 

Sebelumnya, pelaku usaha di Indonesia berharap pemerintah segera menurunkan tarif PPh badan atau perusahaan ke level 17 persen dari yang sekarang 25 persen. Penurunan ini dibutuhkan pengusaha agar industri mereka makin kompetitif. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, persoalan pajak usaha sangat mendesak untuk dibenahi saat ini, karena efek penurunan pajak bisa langsung dirasakan dampaknya bagi dunia usaha. 

Baca juga : Prabowo Minta Pendukungnya Tenang dan Percaya Perjuangan Konstitusi

“Sekarang yang paling utama adalah membahas mengenai Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Jadi yang terkait dengan tarif. Itu yang lebih mendesak untuk kita selesaikan ketimbang ketentuan umum perpajakan,” kata Hariyadi di Komplek Istana, Jakarta, kemarin. 

Selain soal penurunan pajak, Hariyadi menyampaikan langsung mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

“Karena Undang-Undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga kenyataannya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, kondisi saat ini,” ujar dia. 

Selanjutnya, mengenai efisiensi birokrasi terutama dalam proses perizinan berusaha atau yang berkaitan dengan investasi. Begitu juga dengan anggaran promosi dan riset yang harus digabungkan dan tidak terpecah ke berbagai kementerian/lembaga (k/l). 

Tidak hanya mendengar keluhan pengusaha, Jokowi juga minta pengusaha tak sungkan menyampaikan keluhan bila ada kebijakan atau aturan pemerintah yang perlu diubah karena mempersulit bisnis mereka. Bahkan, bila ada usulan kebijakan dari dunia usaha, Jokowi mengaku siap menampungnya. 

Baca juga : Pengusaha Minta Izin Usaha Dan Investasi Segera Online

Jokowi mengakui, kalau beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini belum benarbenar mampu meningkatkan kinerja ekspor dan investasi. Bahkan, menurutnya, kinerja kedua sektor itu di dalam negeri justru kalah dari negara tetangga. 

“Jangan sampai kita ini investasi dan ekspor kalah dengan Singapura. Kita sudah lama kalah dengan Malaysia, Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam. Jangan sampai terus begini,” tegas 
Jokowi. 

Dia menyebut, Indonesia merupakan negara besar dengan potensi besar, sudah seharusnya kinerja ekspor melebihi negaranegara tetangga yang sumber dayanya jauh lebih kecil dari Indonesia. 

“Saya sering sampaikan di mana-mana. Kalah nanti dengan Kamboja, Laos. Kita ini negara besar yang memiliki kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang saya kira menjadi sebuah modal,” kata Jokowi. 

Karena itu, Jokowi meminta masukan konkret dari Apindo dan Hippindo untuk mengatasi apa yang sebenarnya menjadi masalah perekonomian. Jokowi tak ingin, persoalan ini menjadi penyakit yang akut. 

Baca juga : Kurangi Impor, Pengusaha Harus Bisa Tingkatkan Produksi

“Saya sudah nggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita. Baik dari sisi regulasi, mungkin revisi Undang-Undang. Mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Perppu,” tegasnya. 

Jokowi mengatakan, salah satu program prioritas pemerintah pada periode kedua nanti ialah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha. Upaya tersebut utamanya dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan. 

“Saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa undangundang yang harus kita revisi,” tandasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.