Temui Airlangga, Kepala BP2MI Bahas Pemulihan Ekonomi Pekerja Migran

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menemui Menko Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Diawal pembicaraan, Benny menghaturkan dan hormat setinggi-tingginya kepada Airlangga yang telah merevisi Permenko Perekonomian tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Sudah menjadi kewajiban kami mendatangi Pak Menko untuk berterima kasih. Jujur, tidak berlebihan Permenko, yang Bapak keluarkan ini Permenko yang progresif dan revolusioner. 

Maka dari itu saya sudah sampaikan ke publik, ini kebijakan yang dahsyat, luar biasa, dan menjadi sejarah besar yang dinantikan oleh kurang lebih 4,4 juta PMI kita," ujar Benny, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa Sore (8/2).

Menurut dia, langkah berani Airlangga melakukan revisi Permenko Perekonomian tentang pedoman pelaksanaan KUR bagi PMI dengan bunga yang saat ini 6 persen diberikan di tahap proses penempatan dan disalurkan langsung kepada PMI tanpa melalui lembaga leaders adalah sebuah kebijakan yang harus diapresiasi bersama.

Baca juga : Terima Kakorlantas, Bamsoet Dukung Pemasangan Chip Pelat Nomor Kendaraan

"Dulu kita punya KUR TKI di zaman yang lama, tetapi KUR tersebut menurut PMI adalah hal yang bisa dikatakan keliru, karena menggunakan sistem linkage,” ujarnya.

Dengan sistem KUR yang lama, TKI tidak bisa langsung pinjam ke bank, namun ada pihak ketiga memunculkan koperasi simpan pinjam. Bunga yang ditawarkan pun lebih tinggi.

“Koperasi pinjam dana KUR ke bank 6 persen, tapi PMI pinjam ke koperasi simpan pinjam 29-30 persen. Ini adalah hal yang keliru. Jadi dengan adanya KUR PMI bunga 6 persen benar-benar dinikmati oleh PMI dari pada melalui sistem yang lama," lanjut Benny.

Menurut dia, melalui perubahan kebijakan KUR terkait penyesuaian plafon KUR sesuai penempatan PMI dari maksimal Rp 25 juta menjadi maksimal Rp 100 juta dinilai memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap PMI. 

"Jadi dengan adanya pilihan plafon tertinggi maka tidak hanya negara Asia namun Eropa yang rata-rata Rp 50 juta kebutuhan modal kekejar. Mereka ini juga bisa terpenuhi dengan KUR PMI," jelas Benny.

Baca juga : HNW Puji Permintaan Maaf Kepala BNPT Soal Pesantren Terafiliasi Terorisme

Selanjutnya, kata dia, mengenai Kartu Prakerja di 2020-2021 ini sudah digunakan sebanyak 300 ribu oleh PMI. Karena itu, ia mengucapkan banyak terima kasih karena hal itu sangat membantu. Lalu di tahun 2022 ada alokasi 50 ribu yang akan diarahkan untuk CPMI yang tertunda.

"Saya yakin jika ini berjalan, harapan kita kepada mereka sebagai yang kami sering menyebutnya "berangkat migran pulang juragan", insya Allah bisa terwujud," imbuh Benny.

Selanjutnya, Benny menyampaikan kepada Airlangga bahwa di masa pandemi biaya untuk PMI menjadi bertambah. Seperti pada kuartal akhir 2021, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mulai membuka keimigrasiannya untuk PMI di masa pandemi dengan persyaratan karantina. Namun terdapat kurang lebih 6.000 CPMI yang terhambat keberangkatannya.

"Per PMI dikenakan Rp 17 juta selama 10 hari karantina di Korea. Jadi kalau 6.000 di kali Rp 17 juta ini adalah angka yang sangat besar dan dari mana mereka membayar itu. Belum lagi ketika mereka harus karantina 2 hari di Jakarta dan harus melakukan tes PCR," ucapnya.

Dia pun memohon kepada Airlangga bisa membantu kebutuhan biaya PMI itumelalui dana PEN. Ia berharap negara dapat menerima usulannya, karena dalam kondisi normal saja negara memberikan biaya kepada PMI yang berangkat ke luar negeri dengan rata-rata cost structure Rp 30 juta di kali 277 ribu orang per tahun.

Baca juga : Temui Menko Airlangga, Dubes Selandia Baru Bahas Kerja Sama Perdagangan Dan Energi

"Negara hanya mengeluarkan uang Rp 9 triliun tidak sebanding dengan sumbangan devisa yang mereka sumbangkan kepada negara per tahun sebesar Rp 159,6 triliun," tegas Benny.

Airlangga menyambut baik kehadiran Benny di kantornya. Airlangga mengatakan, dalam meningkatkan derajat PMI tersebut dapat melalui koordinasi pemanfaatan dana PEN untuk PMI yang tertunda penempatannya akibat pandemi Covid-19, Skema KUR Penempatan PMI dan pemanfaatan Program Pra-Kerja bagi CPMI tertunda keberangkatannya akibat Covid-19.

“Kami sedang bersurat kepada Kementerian Keuangan, alasan pemanfaatan dana PEN semestinya dapat diterima secara rasional di masa pandemi ini. Pembahasan teknis lebih lanjut akan dijadwalkan dengan Kemenkeu. Maka dari itu, kampanye PEN untuk PMI ini akan kita dorong,” ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi fokus pemerintah adalah PMI yang bekerja di luar negeri karena sulitnya lapangan kerja di Indonesia, sehingga PMI mempertaruhkan segalanya untuk bekerja di negara lain.

"Apa yang bisa kita tambahkan agar mereka bisa lebih sejahtera dan lebih mempunyai perlindungan dan lebih mempunyai skill, kita pasti akan dorong sampai ke DPR nanti," pungkas Airlangga. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.