RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pembentukan panitia kerja (panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) oleh Komisi VI DPR. Erick menyebut pembentukan panja merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.

"Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun rapat dengar pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR," ujar Erick dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/2).

Berita Terkait : Gandeng BUMD, Pemprov DKI Jamin Pasokan Pangan Saat Ramadan Aman

Erick yang juga anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) ini menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda. Kementerian BUMN bersama DPR akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda.

Kementerian BUMN juga akan memaparkan secara rinci mengenai rencana bisnis dan transformasi Garuda ke depan kepada DPR.

Berita Terkait : Petrokimia Gresik Dan Srikandi BUMN Dorong Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Level Top Management

"Seperti yang sering saya sampaikan, kita (BUMN) tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR," kata Erick.

Komisi VI DPR  akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda. Menteri BUMN menyebut transformasi menjadi keharusan bagi Garuda agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga menatap prospek bisnis pascapandemi.

Berita Terkait : Masyarakat Kaltim Dukung Pembangunan IKN, KSP Happy

Tak hanya itu, kata Erick, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda. "Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," ujarnya. [KPJ]