Dewan Pers

Dark/Light Mode

Biar Negara Bisa Cawe-cawe Dan Punya Kendali

Insya Allah, Tahun Ini BSI Kantongi PMN...

Sabtu, 26 Februari 2022 09:00 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Saham Dwiwarna 
pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta Pusat, Kamis (24/2). (Foto: SETWAPRES).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta Pusat, Kamis (24/2). (Foto: SETWAPRES).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN), melalui saham seri A Dwiwarna di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Hal ini bertujuan agar negara bisa lebih mudah cawe-cawe mendukung pengembangan keuangan syariah melalui bank tersebut.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, Pemerintah berencana mendorong pertumbuhan BSI dengan melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui saham seri A Dwiwarna. Wapres meminta, agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Terkait : Erick: Insya Allah, MotoGP Digelar 10 Tahun Di Indonesia

Yakni dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat penyertaan modal negara di kediaman resminya, Jakarta, Kamis (24/2).

Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf juga mengingatkan, agar upaya PMN tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI. Ini mengingat tiga bank PSP tersebut merupakan perusahaan publik. “Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat,” tegas Wapres.

Berita Terkait : Insya Allah, Puasa-Lebaran Omicron Reda

Ma’ruf menekankan, untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung. “Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus (direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” urai Wapres.

Turut hadir pada rapat tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.
 Selanjutnya