Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kemenkop-LKPP Targetkan 40 Persen Produk KUMKM Masuk E-Katalog

Selasa, 15 Maret 2022 17:45 WIB
Sosialisasi Percepatan Penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Produk KUMKM melalui E-Katalog LKPP. (Foto: ist)
Sosialisasi Percepatan Penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Produk KUMKM melalui E-Katalog LKPP. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempercepat penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP. 

Target itu optimistis dapat dicapai dengan adanya dukungan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021, yang mengharuskan alokasi 40 persen anggaran pengadaan untuk UKM/IKM/Artisan, serta menghilangkan segala hambatan untuk keterlibatan koperasi dan UMKM dalam pengadaan tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menekankan, agar setiap K/L mengalokasikan minimal 40-70 persen dari anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri. 

"Peningkatan pengadaan oleh produk koperasi dan UMKM hingga 70 persen, maka diproyeksikan dapat menambah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6 sampai 1,8 persen," ujarnya dalam Sosialisasi Percepatan Penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Produk KUMKM melalui E-Katalog LKPP secara virtual, Selasa (15/3).

Baca juga : Menko Airlangga Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan KUR

Menkop optimistis, melihat data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 27 Desember 2021, menunjukan realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp 216,65 triliun lebih besar dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp 94 triliun. K/L/Pemda yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan dan langkah pengurangan impor tersebut sampai dengan 5 perse pada 2023.

“Melihat perkembangan data ini, saya ingin mengajak kita semua optimis bahwa koperasi dan UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga 90 persen," ucap Teten. 

Pihaknya juga meminta, agar K/L/Pemda melihat keunggulan produk UMKM dan Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk melakukan percepatan pengadaan oleh koperasi dan UMKM, KemenkopUKM akan mengadakan kegiatan business matching antara pelaku usaha dengan K/L/Pemda di Bali,  21-24 Maret 2022 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi.

Baca juga : KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Dalam Kasus Suap Hakim Itong

Kepala LKPP, Azwar Anas mengatakan, ada tiga strategi percepatan penyerapan produk dalam negeri sesuai arahan Presiden Jokowi. Pertama, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tidak boleh impor jika bisa diproduksi di dalam negeri. Kedua, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi. Ketiga, percepatan penyerapan APBN dan APBD. 

“Semua Kepala Daerah akan diaudit oleh BPKP, akan diumumkan daerah yang pencapaian pengadaan barang tidak sampai 40 persen,” kata Azwar.  

Untuk itu, ia bilang, segala persyaratan yang menghambat akan dihilangkan dan dipermudah.  Salah satunya memperkuat  dan mempermudah masuk katalog nasional. 

“Dulu masuk katalog nasional sangat sulit,  perlu negosisasi untuk menaikkan barang di e-katalog sekarang tidak lagi, tidak ada lagi perpanjangan setiap dua tahun. Semua persyaratan kita permudah,” kata Azwar. 

Baca juga : Kementan Gercep Sukseskan Program KUR Taxi Alsintan

Demikian juga membuat katalog lokal dan sektoral dipermudah. Azar mengatakan Pemda akan diwajibkan membuat katalog lokal, yang dulu syarat berat sekarang akan dipermudah. 

Ia mengatakan, LKPP telah menerbitkan peraturan  untuk menetapkan semua kabupaten/kota bisa mengelola e-katalog. LKPP juga dinyatakan siap memandu dan mendampingi membuat ekatalog lokal.  

“Karena itu kami mengubah target produk dalam negeri dan UMKM/koperasi yang dulu hanya 95 ribu produk setahun masuk dalam pengadaan, sekarang targetnya 1 juta produk per tahun,” tutupnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.