Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Belum beres dengan kelangkaan minyak goreng, kini masyarakat juga harus kehilangan makanan favoritnya tahu dan tempe. Pasalnya, perajin melakukan mogok akibat mahalnya harga kedelai.
Dalam beberapa pekan terakhir harga kedelai memang terus naik dari yang semula hanya sekitar Rp 8.000/kilogram (kg), kini telah menyentuh Rp 12.000/kg Kondisi ini akhirnya juga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, pemerintah perlu segera menjawab kegundahan ini dan memberikan solusi. Kebijakan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga kedelai di pasaran.
Baca juga : Kita Nggak Bisa Atur Harga Kedelai
“Setelah harga minyak goreng tak terkendali, saat ini pun harga kedelai melambung tinggi. Tahu dan tempe makanan rakyat. Tolong pemerintah jawab keresahannya. Berikan solusi,” kata Edhie Baskoro dalam keterangannya, Rabu (23/2).
Pria yang kerap disapa Ibas ini juga mempertanyakan mengapa kondisi kenaikan harga bahan pokok untuk rakyat terus merangkak naik, sampai terjadi aksi mogok para produsen. “Produsen tahu tempe mogok produksi, kenapa aksi ini terus meletup? #Monitor Suara Rakyat,” tambahnya.
Selain itu, beberapa produsen tahu dan tempe bahkan meminta adanya subsidi dari pemerintah sebagai solusi jangka pendek. Sedangkan jangka panjangnya mereka meminta pemerintah membenahi kebijakan pasar kedelai, terutama agar memiliki pasokan cadangan yang cukup. Sebagai wakil rakyat yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan, putra bungsu Presiden ke-6 SBY itu sangat mendukung desakan para perajin tahu dan tempe tersebut.
Baca juga : Lestari Desak DPR Segera Realisasikan UU PPRT
Menurut dia, masalah tahu dan tempe karena harga kedelai yang naik ini bukan kali pertama muncul di Indonesia. Jadi, seharusnya pemerintah sudah bisa belajar dari pengalaman dan mencari solusi yang tepat.
Lebih lanjut, anggota Komisi VI DPR ini memberikan catatan-catatan serta solusi agar permasalahan ini bisa segera selesai. Menurut legislator asal dapil Jawa Timur VII ini, pemerintah harus membuat satu kebijakan yang terpadu dari hulu ke hilir terkait dengan pola produksi, importasi, distribusi dan penjualan komoditi pangan kedelai.
Kementerian Perdagangan perlu memutuskan kebijakan yang selaras dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal penentuan harga kedelai, jumlah pasokan, besaran impor yang dibutuhkan serta kemampuan produksi dalam Negeri. Secara umum, dapat dikatakan Indonesia menghadapi masalah manajemen supply and demand dalam kebutuhan pokok nasional.
Baca juga : IWAPI Minta Pemerintah Gercep Atasi Kelangkaan Migor
“Pastikan mengapa terdapat kecendrungan harga kedelai impor bisa lebih murah dibanding kedelai lokal yang kualitasnya lebih baik. Kaji mengapa angka impor kedelai sangat tinggi hingga 90 persen kebutuhan nasional harus dipasok dari luar,” tambah Ibas.
Pemerintah seyogyanya memperhatikan upaya-upaya untuk mencapai kemandirian pangan dengan mendorong produktivitas petani lokal dengan serangkaian regulasi yang pro-petani, namun tetap tidak merugikan pengrajin tahu tempe juga konsumen. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
