Dark/Light Mode

Lewat Kebijakan Biodiesel

Pemerintah Akselerasi Transisi Energi Bersih Dan Raih Net Zero Emission

Kamis, 24 Maret 2022 17:53 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara virtual pada acara 3rd Palm Biodiesel Conference 2022, Kamis (24/03). (Dok. Kemenko Perekonomian).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara virtual pada acara 3rd Palm Biodiesel Conference 2022, Kamis (24/03). (Dok. Kemenko Perekonomian).

RM.id  Rakyat Merdeka - Program mandatori biodiesel yang sudah dilaksanakan Pemerintah selama 14 tahun memberikan pengaruh yang baik untuk ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.

Program biodiesel Indonesia juga menjadi yang terbesar, perpaduan tertinggi, dan terlama dibandingkan program mandatori sejenis di negara-negara lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan program mandatori biodiesel sudah menunjukkan perkembangan menjanjikan, sehingga hal ini akan meningkatkan produksi biodiesel di Indonesia.

Baca juga : Akselerasi Vaksinasi se-Indonesia, Kapolri: Upaya Persiapan Pandemi Ke Endemi

Hal ini juga menjadi sinyal positif mengingat konsumsi biofuel di dunia juga akan semakin meningkat.

“Program mandatori biodiesel di negara kita merupakan inisiatif dan pencapaian yang luar biasa, dan bagaimana perkembangan ke depannya patut kita perhatikan," kata Airlangga, dalam sambutannya secara virtual pada acara 3rd Palm Biodiesel Conference 2022, Kamis (24/03).

Ia melanjutkan, bersama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, Indonesia ingin menunjukkan mandatori biodiesel sebagai bagian dari event Road to G20 yang diadakan bersamaan dengan meeting G20 Energy Transitions Working Group di Yogyakarta.

Baca juga : Manfaatkan Digital Printing Untuk Branding Dan Promosi UMKM

Airlangga juga menegaskan kembali bahwa Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission.

Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel juga akan mendukung Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23 persen di 2025.

Airlangga melanjutkan, dalam 21st United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2015 di Paris, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan determinasi Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui business as usual pada 2030. Dan bisa mencapai 41 persen jika mendapatkan bantuan pihak internasional.

Baca juga : Kuatkan Kebijakan Pentahelix Di Tengah Kontroversi Agama Dan Budaya

“Industri minyak sawit siap mendukung visi tersebut, karena penggunaan B30 di 2021 saja diperkirakan sudah menurunkan emisi GRK sebanyak 24,6 juta ton CO2, dan jumlah ini setara dengan 7,8 persen dari target pencapaian energi terbarukan di 2030,” jelas Menko Airlangga.

Produksi B30 di 2021 mencapai sekitar 9,4 juta kiloliter atau setara dengan 64,14 juta barel. Konversi dari CPO ke B20 telah meningkatkan nilai tambah hingga Rp13,19 triliun, untuk menjaga cadangan devisa senilai 2,64 miliar dolar AS, dari pengurangan impor bahan bakar fosil.

“Saya ingin menekankan peran kebijakan biodiesel yang berpengaruh terhadap ekonomi, misalnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, ekonomi hijau, stabilitas harga minyak sawit, dan pendapatan petani kecil, yang nantinya akan berkontribusi dalam pencapaian United Nations 2030 Sustainable Development Goals,” papar Airlangga.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.