Dewan Pers

Dark/Light Mode

Stabilkan Harga

Komite Pedagang Pasar Distribusikan Migor Curah Di Pasar Kramat Jati

Kamis, 14 April 2022 12:58 WIB
Ketua Umum KPP dan Penggagas Pendirian ormas GASMAP, Abdul Rosyid Arsyad (tengah) saat berkunjung ke pasar Kamat Jati untuk mulai mendistribusikan minyak goreng curah ke pedagang pada Rabu (13/4). (Dok. Istimewa)
Ketua Umum KPP dan Penggagas Pendirian ormas GASMAP, Abdul Rosyid Arsyad (tengah) saat berkunjung ke pasar Kamat Jati untuk mulai mendistribusikan minyak goreng curah ke pedagang pada Rabu (13/4). (Dok. Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komite Pedagang Pasar (KPP) bersama Gerakan Aspirasi Masyarakat dan Pedagang (GASMAP), siap mempermudah akses agar minyak goreng sampai ke pedagang dan bisa langsung diperjualbelikan kepada warga.

Hal itu dikatakan Ketua Umum KPP dan Penggagas Pendirian ormas GASMAP, Abdul Rosyid Arsyad saat berkunjung ke pasar Kamat Jati untuk mulai mendistribusikan minyak goreng curah ke pedagang pada Rabu (13/4).

"Saya berkunjung ke pasar Kramat Jati untuk distribusikan minyak goreng curah ke pedagang, dalam rangka mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng curah. Kami dukung Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir agar ada salah satu BUMN yang dijadikan produsen terbesar, melebihi produsen swasta," kata Rosyid.

Berita Terkait : Pastikan Pasokan Aman, Menperin Sidak Ke Distributor Migor Curah

Rosyid Arsyad berharap, ke depan, BUMN Holding Pangan Id Food atau BUMN bidang Pangan seperti Perum Bulog, PTPN dan lain-lainnya, tidak hanya sebatas menjadi distributor pangan.

Bahkan BUMN Bidang Pangan harus bisa menjadi salah satu produsen pangan khususnya minyak goreng terbesar dari produsen swasta.

"Selama ini produsen minyak goreng dimiliki penuh perusahaan swasta. Seharusnya dari hulu sampai hilir BUMN dan Pemerintah yang kendalikan, agar tidak ada lagi gejolak kelangkaan dan melambung naik tinggi harga minyak goreng," ujar dia.

Berita Terkait : Dirut Holding BUMN Pangan Minta Pedagang Percepat Distribusi Migor Curah

Rosyid mengatakan, semua pihak pasti mendukung BUMN harus punya pabrik minyak goreng. Negara Indonesia harus menang dan bebas dari Kartel atau Mafia Pangan.

Dan BUMN Pangan harus kuasai Pangan dari hulu sampai hilir, dari produksi sampai penjualannya.

Dalam hal mengatasi masalah minyak goreng saat ini, lanjut Rosyid, jajaran Kemendag dan Kemenperin bersama Satgas Pangan, TNI dan Polri memberikan surat pemberitahuan, atau instruksi ke pabrik-pabrik produsen minyak goreng curah untuk mengeluarkan hasil produksinya.

Berita Terkait : Jalan Usaha Tani Perluas Jangkauan Pasar Petani Di Kabupaten Bima

"Dan segera mendistribusikan langsung ke pedagang tanpa ada kendala distribusinya. Harus cepat jangan sampai macet di jalur distribusi," imbuhnya.

Rosyid menyarankan, jika mau cepat, harus potong jalur distribusinya. Cukup dari produsen ke BUMN Pangan seperti anak perusahaan BUMN Holding Pangan RNI ID Food, Rajawali Nusindo.

Dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) distribusi penjualan langsung ke pedagang, atau agen-agen sembako yang mempunyai tangki untuk penjualan minyak goreng ke warga atau konsumen.
 Selanjutnya