Usai Demo, Petani Sawit Temui Moeldoko Curhat Larangan Ekspor-Harga TBS

RM.id  Rakyat Merdeka - Usai menggelar demo di Kemenko Perekonomian dan kawasan patung kuda Monas Jakarta, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pertemuan dilakukan di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (17/5). Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung dan para petani sawit.

Dalam pertemuan itu, selain menyinggung soal kebijakan larangan ekspor sawit dan produk turunannya, Apkasindo juga mengadu soal tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. 

Baca juga : Lestari Imbau Pemerintah Benahi Tata Kelola Penanggulangan Penyakit Langka

Gulat menilai, selama ini penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1/2018 tidak adil. Sebab, harga tandan buah segar yang diatur hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. 

“Padahal jumlah petani yang bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen. Sedangkan 93 persen lainnya merupakan petani sawit swadaya,” ungkap Gulat. “Kami (Apkasindo) minta agar Permentan tersebut direvisi,” imbuhnya. 

Gulat juga menyampaikan keresahan petani sawit terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sampai saat ini, petani sawit belum bisa mengajukan program yang pendanaannya dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut.

Baca juga : Kesulitan Jual TBS, Petani Sawit Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

“Sudah 5 bulan ini aplikasinya tidak bisa diakses, Pak,” ucap Gulat. 

Sementara itu, Moeldoko memastikan, akan menyampaikan aspirasi petani sawit Indonesia kepada Presiden Jokowi, terutama soal kebijakan larangan ekpor sawit, dan bahan bakunya. Ia menjelaskan, kebijakan larangan ekspor sawit yang sudah diberlakukan sejak 28 April tersebut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan minyak goreng. 

“Namun bukan berarti bapak Presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit. Satu sisi Presiden memikirkan nasib petani sawit, satu sisi juga memikirkan kebutuhan konsumen minyak goreng. Karena memberikan dampak luas,” terang Moeldoko. 

Baca juga : Harga Sawit Anjlok, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Ekspor CPO

Dalam kaitan soal tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Panglima TNI 2013-2015 itu tegas menyatakan, Kantor Staf Presiden akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPDPKS, terkait tataniaga TBS kelapa sawit dan pelaksanaan program PSR.  

“KSP akan segera mengundang Mentan untuk penyempurnaan Permentan tentang tataniaga TBS, termasuk dengan BPDPKS soal PSR,” tegasnya. 

Moeldoko juga menyampaikan apresiasi kepada Apkasindo, karena telah melakukan unjuk rasa dengan tertib, tanpa ada tindakan anarkis. “Pemerintah selalu terbuka dengan aspirasi masyarakat. Dan terima kasih Apkasindo sudah berunjuk rasa dengan tertib,” pungkas Moeldoko. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.