Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ini 6 Usulan President University Perkuat Ekonomi Nasional

Senin, 6 Juni 2022 09:28 WIB
Webinar Economic and Social Development for a Resilient Indonesia. (Foto: Ist)
Webinar Economic and Social Development for a Resilient Indonesia. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dunia sedang menghadapi masalah besar secara bersamaan. Pertama, hampir seluruh negara di dunia menghadapi ancaman inflasi sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Kedua, inflasi, dan ditambah dengan perang Rusia vs Ukraina, mengakibatkan perubahan struktur ekonomi dunia.

Dua masalah tersebut memiliki kerumitan sendiri, saling tumpang tindih, sehingga membuat dunia dalam beberapa tahun ke depan akan menghadapi tantangan yang serius.

Demikian materi yang dibahas dalam webinar Economic and Social Development for a Resilient Indonesia, pekan lalu. Hadir dalam webinar tersebut SD Darmono, founder President University (PresUniv) dan sekaligus Chairman Grup Jababeka, Rektor PresUniv Prof. Dr. Chairy dan segenap jajaran wakil rektor, para dekan, kepala program studi, dan para dosen serta segenap civitas academica PresUniv.

Menghadapi masalah tersebut, tim dosen PresUniv memprediksi akan banyak negara yang memilih untuk bersikap konservatif dalam mengalokasikan anggaran belanjanya. “Meningkatnya inflasi pada hampir seluruh negara di dunia membuat otoritas moneter negara-negara tersebut akan mengambil kebijakan untuk bertahan dari badai krisis yang bisa menjadi sangat parah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis,” demikian ditegaskan Chairy, ketika memaparkan beberapa kesimpulan penting dari webinar tersebut.

Dosen-dosen PresUniv, sebagaimana dipaparkan oleh Chairy, mengusulkan enam langkah strategis. Pertama, untuk memperoleh dana, termasuk devisa, guna pembiayaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu terus mendorong ekspor. Hanya yang diekspor bukan lagi barang mentah, tetapi produk olahan atau barang jadi, yang nilai tambahnya lebih tinggi. 

“Dengan cara seperti ini, pemerintah dapat sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat inovatif dan kreatif, sehingga membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih sustainable,” ujarnya.

Berita Terkait : Ini Dia Komitmen Tiga Nol GoTo Untuk Ekonomi Hijau

Dalam konteks ini, perguruan tinggi juga bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Melalui kolaborasi dengan kalangan korporasi, perguruan tinggi dapat melakukan berbagai riset dan inovasi untuk mengolah barang mentah menjadi barang olahan atau barang jadi.

Momentum ini sekaligus juga bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong lahirnya entrepreneur-entrepeneur baru dari lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu, tim dosen PresUniv mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif pajak bagi perusahaan-perusahaan rintisan (startup companies), baik itu berupa PPN atau PPh. Ini agar generasi milenial dan generasi Z tertarik memulai bisnis baru, terutama bisnis-bisnis yang berbasis inovasi dan kreativitas.

Selain itu, tim dosen PresUniv juga mengusulkan agar pemerintah bisa mengalokasikan kredit dengan suku bunga rendah bagi perusahaan-perusahaan rintisan, termasuk yang rintisannya berangkat dari universitas. Ini penting agar perusahaan-perusahaan rintisan tersebut tidak lagi mengandalkan pendanaannya dari berbagai skema pembiayaan yang bersuku bunga tinggi, seperti peer to peer lending atau pinjaman tanpa agunan, dan sebagainya.

Untuk mendorong munculnya produk-produk kreatif dan berbasis inovasi, Pemerintah juga bisa meningkatkan alokasi dana riset bagi perguruan tinggi. Dengan dana tersebut, perguruan tinggi dapat melakukan riset sendiri, atau melakukan riset bersama universitas lain. “Ekonomi masa depan adalah ekonomi yang berbasis riset dan inovasi,” tegas Chairy.

Kedua, penggunaan produk dan jasa dalam negeri untuk mengurangi impor bahan baku dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk sektor-sektor yang sudah dapat ditangani oleh SDM Indonesia, penggunaan tenaga asing perlu dibatasi atau bahkan dilarang. Melalui penggunaan produk dan jasa dalam negeri, Indonesia dapat lebih menghemat devisa.

 

Salah satu produk impor yang dapat dikurangi adalah bahan bakar minyak (BBM). Untuk mengurangi konsumsi BBM, pemerintah perlu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, dan mendorong penggunaan lebih banyak kendaran listrik—termasuk untuk transportasi publik.  

Berita Terkait : DPR: Kementan Berkontribusi Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dengan demikian selain mengurangi konsumsi BBM, yang sekaligus juga mengurangi subsidinya, penggunaan kendaraan listrik akan menekan tingkat polusi udara. Langkah ini juga sejalan komitmen pemerintah melalui G20 untuk  mengurangi emisi karbon hingga 29 persen sampai tahun 2030.

Ketiga yang diusulkan tim dosen PresUniv adalah berupa gebrakan pembangunan properti murah bagi masyarakat. Bentuknya, antara lain, pemerintah menginisiasi gerakan membangun Sejuta Rumah yang seluruh bahan baku dan SDM-nya harus produk nasional.

Gerakan Sejuta Rumah ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi dan sekaligus mengurangi backlog kebutuhan akan perumahan. Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, backlog perumahan Indonesia mencapai 12,75 juta unit.

Di dunia bisnis, properti ibarat lokomotif. Bangkitnya bisnis properti akan menciptakan banyak lapangan kerja dan menarik bangkitnya gerbong-gerbong bisnis yang lain, seperti barang-barang elektronik, furnitur, industri saniter, otomotif, pusat pebelanjaan, dan lain sebagainya. Dengan bangkitnya bisnis-bisnis tersebut, perekonomian Indonesia diharapkan bisa segera bergairah kembali.

Keempat, pemerintah perlu memberikan kredit properti (mortgage) dengan suku bunga rendah  bagi masyarakat, dan kredit untuk perusahaan yang berorientasi produksi. Guna mendukung kebijakan tersebut, perbankan diimbau untuk menurunkan target Return on Investment (ROI), Net Interest Income (NII) dan Net Interest Margin (NIM).

Di sisi lain, Bank Sentral perlu mengimbangi dengan melonggarkan kriteria kesehatan dan kinerja perbankan. Semua kebijakan tersebut tentu tetap perlu dikelola secara hati dan konservatif agar jangan sampai mengganggu kinerja operasional perbankan dan sektor keuangan.

Berita Terkait : Waspada Bahaya Stagflasi, Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli

Kelima, lanjut Chairy, adalah mengundang masuknya investasi asing lewat skema Foreign Direct Investment (FDI). Dengan langkah seperti itu, devisa akan masuk ke Indonesia sehingga memperkuat posisi foreign reserve, seraya sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia masih membutuhkan banyak lapangan kerja baru.

Untuk mengundang masuknya investor asing, termasuk mendorong Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemerintah perlu membenahi regulasi tentang investasi. Di antaranya, dengan mempermudah perizinan melalui penerapan digital one stop service (layanan perizinan satu atap berbasis digital) yang terintegrasi baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah juga perlu secara agresif memangkas prosedur dan waktu pengurusan perizinan.

Keenam, pemerintah secara bertahap dan terstruktur mulai mengendalikan investasi di pasar surat berharga, dan mengalihkan dananya untuk investasi di sektor riil. Untuk itu pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor, seperti insentif perpajakan dan berbagai fasilitas lainnya. 

Perekonomian suatu negara akan lebih yang sehat dan berkesinambungan jika lebih banyak dana yang dialokasikan untuk direct investment ketimbang di pasar uang.