Ini 6 Usulan President University Perkuat Ekonomi Nasional

 Sebelumnya 
Salah satu produk impor yang dapat dikurangi adalah bahan bakar minyak (BBM). Untuk mengurangi konsumsi BBM, pemerintah perlu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, dan mendorong penggunaan lebih banyak kendaran listrik—termasuk untuk transportasi publik.  

Dengan demikian selain mengurangi konsumsi BBM, yang sekaligus juga mengurangi subsidinya, penggunaan kendaraan listrik akan menekan tingkat polusi udara. Langkah ini juga sejalan komitmen pemerintah melalui G20 untuk  mengurangi emisi karbon hingga 29 persen sampai tahun 2030.

Ketiga yang diusulkan tim dosen PresUniv adalah berupa gebrakan pembangunan properti murah bagi masyarakat. Bentuknya, antara lain, pemerintah menginisiasi gerakan membangun Sejuta Rumah yang seluruh bahan baku dan SDM-nya harus produk nasional.

Baca juga : Ini Dia Komitmen Tiga Nol GoTo Untuk Ekonomi Hijau

Gerakan Sejuta Rumah ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi dan sekaligus mengurangi backlog kebutuhan akan perumahan. Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, backlog perumahan Indonesia mencapai 12,75 juta unit.

Di dunia bisnis, properti ibarat lokomotif. Bangkitnya bisnis properti akan menciptakan banyak lapangan kerja dan menarik bangkitnya gerbong-gerbong bisnis yang lain, seperti barang-barang elektronik, furnitur, industri saniter, otomotif, pusat pebelanjaan, dan lain sebagainya. Dengan bangkitnya bisnis-bisnis tersebut, perekonomian Indonesia diharapkan bisa segera bergairah kembali.

Keempat, pemerintah perlu memberikan kredit properti (mortgage) dengan suku bunga rendah  bagi masyarakat, dan kredit untuk perusahaan yang berorientasi produksi. Guna mendukung kebijakan tersebut, perbankan diimbau untuk menurunkan target Return on Investment (ROI), Net Interest Income (NII) dan Net Interest Margin (NIM).

Baca juga : DPR: Kementan Berkontribusi Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Di sisi lain, Bank Sentral perlu mengimbangi dengan melonggarkan kriteria kesehatan dan kinerja perbankan. Semua kebijakan tersebut tentu tetap perlu dikelola secara hati dan konservatif agar jangan sampai mengganggu kinerja operasional perbankan dan sektor keuangan.

Kelima, lanjut Chairy, adalah mengundang masuknya investasi asing lewat skema Foreign Direct Investment (FDI). Dengan langkah seperti itu, devisa akan masuk ke Indonesia sehingga memperkuat posisi foreign reserve, seraya sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia masih membutuhkan banyak lapangan kerja baru.

Untuk mengundang masuknya investor asing, termasuk mendorong Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemerintah perlu membenahi regulasi tentang investasi. Di antaranya, dengan mempermudah perizinan melalui penerapan digital one stop service (layanan perizinan satu atap berbasis digital) yang terintegrasi baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah juga perlu secara agresif memangkas prosedur dan waktu pengurusan perizinan.

Baca juga : Waspada Bahaya Stagflasi, Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli

Keenam, pemerintah secara bertahap dan terstruktur mulai mengendalikan investasi di pasar surat berharga, dan mengalihkan dananya untuk investasi di sektor riil. Untuk itu pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor, seperti insentif perpajakan dan berbagai fasilitas lainnya. 

Perekonomian suatu negara akan lebih yang sehat dan berkesinambungan jika lebih banyak dana yang dialokasikan untuk direct investment ketimbang di pasar uang.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.