Dewan Pers

Dark/Light Mode

OJK Diminta Periksa Bank Penyalur Kredit Tanpa Agunan Buat Perusahaan Batu Bara

Senin, 6 Juni 2022 22:25 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan investigasi terhadap bank yang diduga memberikan pinjaman tanpa agunan di Sumatera Selatan.

Permintaan itu disampaikan Faisal menyusul dugaan adanya bank yang menyalurkan kredit hingga triliunan rupiah kepada perusahaan batu bara tanpa ada agunan.

"OJK sebagai otoritas keuangan yang mengawasi sektor keuangan termasuk dalam perbankan harus menginvestigasi dan memastikan ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian," ujar Faisal, Senin (6/6). 

Ia menegaskan, ketika ingin menyalurkan kredit kepada debitur, bank perlu melakukan assessment yang cukup prudent. Sebab, pada dasarnya perbankan menyimpan dana masyarakat yang harus dikelola secara profesional.

Berita Terkait : KPK Minta Pemkab Bima Dan Pemkot Bima Serius Tuntaskan Permasalahan Aset P3D

Selain itu penyaluran kredit oleh bank jangan sampai ada conflict of interest yang bisa berdampak terhadap finansial bank itu sendiri, ketika kredit bermasalah.

"Nah ini kan berdampaknya nanti juga kepada cashflow keuangan yang menyimpan dana publik gitu. Jadi itu yang memang perlu diinvestigasi," tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, apabila isu ini benar, tentu bertentangan dengan prinsip collateral (agunan).

Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, agunan sangat penting sebagai penyelesaian masalah jika debitur melakukan wanprestasi.

Berita Terkait : TC Ke Batam, Persib Bakal Uji Coba Lawan Klub Asal Singapura

Sehingga, bila terjadi penyalahgunaan wewenang atau aturan, bisa dikenakan beberapa pasal baik aturan Perbankan, OJK maupun aturan lainnya. Jika kredit macet, maka perangkat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikannya permasalahannya.

"Menurut saya, bank sebagai pemberi pinjaman tetap harus mengukur kelayakan kredit calon debitur dengan prinsip 6C, yakni Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral dan Constraint," kata Anis.

 

Senada, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Prof Suparji Ahmad menilai, dunia usaha perbankan harus sesuai prinsip prudent dan mengedepankan manajemen risiko yang baik.

Dirinya pun setuju, apabila ada potensi penyalahgunaan wewenang dan kredit macet dapat diselesaikan melalui aturan atau regulasi yang berlaku, baik Undang-Undang (UU) Perbankan, OJK dan aturan lainnya. Termasuk, UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bila ada potensi kerugian keuangan negara.

Berita Terkait : ​​Bank DKI Teken MoU dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selain itu, potensi korupsi dalam dalam transaksi tersebut ada kemungkinan benturan kepentingan dan potensi suap menyuap atau perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Sebab menurutnya, agunan digunakan sebagai sarana untuk tambahan jaminan, di samping jaminan umum yang sudah melekat pada Pasal 1131 KUHPerdata.

Ia mengatakan, eksistensi jaminan atau agunan ini sebagai sarana pemenuhan manajemen risiko dari bank apabila dikemudian hari terjadi 'in order to control loan risk, bank often required collateral.'

"Dengan adanya jaminan kredit, maka bisnis perbankan menjadi efektif dan efisien serta menjamin kelancaran dalam perekonomian nasional," tandasnya. ■