5 Tahun Berlalu, Jokowi Masih Saja Kesal

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi rupanya masih memendam kejengkelan pada BUMN, yang lima tahun lalu memutuskan mengimpor pipa.

"Nggak ada speknya di dalam negeri, Pak. Speknya ini, Pak, nomornya ini, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor," ungkap Jokowi, menceritakan ikhwal impor pipa oleh BUMN, dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6).

Kala itu, Jokowi berpikir, sesulit apa sih sebetulnya membuat pipa. Akhirnya, ia pun mengunjungi pabrik pipa. 

“Pak, semuanya ada, Pak. Bapak mau cari apa, ada. Ukuran apa, ada. Kualitas apa, ada. Ini kita ekspor semuanya, Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa," begitu kata pabrik pipa yang dikunjunginya.

Baca juga : Jokowi: Jangan Sampai Kita Merasa Normal...

Jokowi pun kaget. Karena BUMN telah memutuskan impor, dengan alasan tak ada spek dalam negeri yang sesuai. 

"Lho, lho, lho, lho. Orang sana beli produk pipa kita, kita malah beli impor. Ini kan, sekali lagi, kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi," paparnya.

"Saya minta, ini betul-betul berhasil. Sehingga, bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi. Growth kita menjadi tambah, lapangan kerja kita menjadi semakin banyak. Karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," imbuhnya.

Dia pun mencontohkan, pabrik kecil yang biasanya hanya melayani kapasitas 1.000, akan melakukan ekspansi atau meningkatkan kemampuan industri, bila misalnya, ada 10 ribu pesanan dari Pemda dan pesanan dari Pemerintah Pusat.

Baca juga : Nama JK Masih Berkibar Di Jagat Politik Nasional

"Artinya, tenaga kerjanya juga pasti akan bertambah. Pasti dia akan investasi. Nggak usah cari investor-investor dari luar, kalau ini berkembang. Jadi, APBN APBD bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan, ya dengan cara seperti ini," beber Jokowi.

Target Komitmen

Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, realisasi komitmen belanja dalam negeri kini telah mencapai 45 persen. Kurang lebih Rp 400 triliun.

"Kalau yang saya hitung, komitmen kita sudah Rp 800,39 triliun. Tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP, menjadi Rp720 triliun. Oke, itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen. Yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak Ibu mengawal ini. Terakhir, sekali lagi saya minta, ini dikawal secara konsisten. Jaga kepatuhan Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri," papar Jokowi.

Baca juga : KPK Minta Yang Tahu Keberadaan Harun Masiku Segera Laporkan

"Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Saya minta kepada BPKP, untuk menyinergikan upaya ini. Kawal semua APIP di daerah dan unit-unit lain, untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan. Dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.