Airlangga: IKN Gerakkan Ekonomi Di Masa Depan

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Untuk itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur diharapkan bisa menghapus kesenjangan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021-2022), sekitar 57 persen penduduk In­donesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 57,78 persen pada Triwulan I-2022.

Dalam periode yang sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada PDB sebesar 8,29 persen, Sumatera 21,96 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,66 persen, serta Maluku dan Papua 2,58 persen.

Baca juga : Kesenjangan Antara Literasi Dan Inklusi Keuangan Lemahkan Konsumen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto menerangkan, untuk mengatasi kesenjangan pertum­buhan ekonomi tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 ten­tang IKN pada Februari 2022.

Pembentukan UU IKN dilan­dasi urgensi pemindahan IKN, yang sebelumnya telah disam­paikan oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2019.

“Pembangunan IKN telah diarah­kan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi. Sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan pereko­nomian nasional,” ujar Airlangga dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Terima Kunjungan Menlu Saudi, Jokowi Bahas Haji Hingga Ekonomi

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, arah kebijakan pemindahan IKN pada dasarnya telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ini sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan ka­wasan perkotaan Indonesia.

Pemindahan IKN juga sebagai upaya pemerataan ekonomi, pembangunan, keadilan dan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam jangka panjang, lanjut Airlangga, keberadaan IKN di­harapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan eco­nomic value chain nasional.

Baca juga : Pengamat: Koordinasi Lembaga Keuangan Jangan Kendor Hadapi Ekonomi Dunia

Pengembangan economic super hub akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien dan inovatif. Meliputi klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.