Di Depan Moeldoko, Petani Sawit Curhat Harga TBS Anjlok, Melorot Sampai Rp 1.000

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima curhat petani sawit, yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Sabtu (25/6). Di sela memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga di Batam, Kepulauan Riau.

Kepada Moeldoko, Ketua Umum Apkasindo Gulat Menurung menyampaikan berbagai persoalan petani sawit. Terutama, anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit.

Berdasarkan data posko pengaduan harga TBS Apkasindo di 22 provinsi, per 23 Juni, harga TBS sudah menyentuh angka Rp 1.000. Yakni Rp 1.127 per kilogram untuk petani swadaya, dan Rp 2.002 per kilogram untuk petani bermitra.

Baca juga : Di Depan Menlu Saudi, Menlu Retno Minta Kuota Haji RI Ditambah

“Harga ini 24 – 57 persen di bawah harga normal, jika mengacu harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 provinsi tersebut. Kondisi ini memberikan multiplier effect pada petani. Karena itu, kami menemui Pak Moeldoko untuk mendapat saran. Karena beliau tak hanya menjabat KSP, tetapi juga Dewan Pembina Apkasindo,” kata Gulat.

Menurutnya, harga TBS antara lain anjlok karena besaran pajak-pajak ekspor, yang dibebankan kepada petani. Seperti Bea Keluar (BK), Pungutan Ekspor (PE) BPDPKS, pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO), serta percepatan ekspor flush out.

"Akibatnya, meski harga CPO Rotterdam pada 23 Juni 2022 mencapai 1.450 dolar AS (Rp 21,50 juta) per ton, petani hanya bisa menikmati harga TBS Rp 1.027 – 2.002 per kilogram. Bahkan, petani yang hanya bisa menjual ke pengepul, TBS-nya cuma dihargai Rp 400 per kilogram,” terang Gulat.

Baca juga : Usai Demo, Petani Sawit Temui Moeldoko Curhat Larangan Ekspor-Harga TBS

Di sisi lain, pabrik kelapa sawit (PKS) saat ini seperti menghadapi buah simalakama. Di satu sisi, PKS harus membeli TBS petani. Namun di sisi lain, industri pengolahan lambat menyerap CPO PKS.

"Jadi, anjloknya harga TBS petani disebabkan oleh besaran beban dari CPO, dan lambatnya ekspor,” jelasnya.

Karena itu, Gulat meminta pemerintah menjadikan pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO) dan percepatan ekspor flush out (FO) sebagai pilihan. Bukan ketentuan yang harus dipenuhi.

Baca juga : Kesulitan Jual TBS, Petani Sawit Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

“Ketentuan flush out (FO) sebaiknya menjadi alternatif yang bisa dipakai oleh eksportir, jika keberatan memenuhi DMO/DPO. Kalau tidak mau memenuhi DMO/DPO, eksportir boleh mengganti dengan FO sebesar 200 ribu dolar AS (Rp 2,97 miliar) per ton,” usulnya.

Terkait hal tersebut, Moeldoko menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin. Membantu dan berjuang mengembalikan kenormalan harga TBS.

"Saya juga akan segera menyampaikan ke Presiden, soal keluhan dan usulan Apkasindo,” ucap Moeldoko. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.