Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Harga Sawit Tidak Stabil
Moeldoko Yakin CPO Bisa Dorong Ekonomi Rakyat
Rabu, 10 Juli 2019 10:15 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Industri kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia banyak menghadapi sejumlah tantangan. Namun, Moeldoko selalu meyakini pendapat para para dubes asing bahwa CPO Indonesia sukses mendorong ekonomi rakyat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pangsa pasar CPO dalam negeri mencapai 56,94 persen saat ini. “Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia dengan pangsa pasar sebesar itu, lalu diikuti Malaysia dengan pangsa 27,91 persen. Maka nya, banyak tantangan,” katanya dalam acara pelantikan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) periode 2019-2024 di Jakarta kemarin.
Dikatakan, adapun beberapa tantangan internal dan eksternal sebagai produsen CPO yang harus dihadapi. Seperti legalitas lahan, sertifikasi hak milik, produktivitas, peremajaan, sarana dan prasarana, infrastruktur, hingga harga tandan buah segar (TBS) masih belum terselesaikan.“Harga masih naik turun cen derung tidak stabil,” ujarnya.
Sementara dari sisi eksternal, Indonesia meng hadapi masalah utama, yakni kampanye negatif ter ha dap produk CPO Indonesia. Be lum lagi, adanya hambatan berupa bea masuk dari negara tujuan ekspor hingga tren harga CPO yang selalu turun.
Baca juga : 2020, Tol Manado-Bitung Dongkrak Ekonomi Rakyat Sulut
“Kita menghadapi masalah ini. Kalau bertemu dengan duta-duta besar negara Eropa, saya selalu yakinkan kalau CPO kita ini, khususnya milik rakyat itu berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Saya selalu yakinkan bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan,” ungkapnya.
Untuk itu, Moeldoko berharap negara lain tidak hanya memandang CPO dari satu sisi masalah lingkungan saja. Tetapi juga menyeluruh. Sektor kelapa sawit sendiri, lanjutnya, mampu menciptakan 4,2 juta lapangan kerja secara langsung serta 12 juta la pangan kerja tidak langsung. “Ada banyak yang bergantung dari sektor kelapa sawit sendiri,” jelas Moeldoko.
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, petani sawit saat ini umumnya menghadapi tiga tantangan utama. Ketiga tantangan ini adalah tata niaga TBS yang masih belum jelas, petani dalam kawasan hutan, hingga upaya hijrah petani dari TBS ke CPO.
“Saya tadi juga cerita ke Pak Moeldoko soal tata niaga TBS. Beliau menyarankan untuk membuat surat tertulis resmi. Setelahnya, Pak Moeldoko akan menyurati 22 provinsi untuk buat Peraturan Gubernur (Pergub) soal tata niaga kelapa sawit,” katanya.
Baca juga : BBM Satu Harga Diyakini Dongkrak Ekonomi Rakyat
Menurut Manurung, tantangan lain yang dihadapi adalah para petani harus sadar akan tek nologi, khususnya teknologi berbasis aplikasi. “Kami juga harus mengupgrade diri dengan munculnya revo lusi industri 4.0. Lewat teknologi itu, petani tidak akan repot lagi menyuguhkan data dan lokasi lahannya,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengungkapkan, ada persoalan lain di sawit. Contohnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita didorong untuk segera melobi pemerintah India agar menurunkan bea masuk CPO. Produk CPO asal Indonesia dikenakan bea masuk cukup tinggi berkisar antara 40-50 persen.
“Yang jelas Mendag harus bisa lobi mereka (India). Kita sudah ada upaya penurunan tarif impor gula mentah. Nah, kita minta agar bea masuk CPO juga bisa turun paling nggak sama dengan Malaysia,” katanya.
Mukti mengaku jengkel dengan sikap India yang mau menang sendiri. Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah berbaik hati dengan menurunkan tarif bea masuk produk gula kasar India. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Bea Masuk Da lam Rangka ASEAN-India Free Trade Area, bea masuk gula kristal mentah/gula kasar ditetapkan menjadi 5 persen.
Baca juga : Jokowi Yakin Wisata Waduk Muara Dongkrak Perekonomian Daerah
Kebijakan ini akan membuat gula mentah untuk gula kristal rafinasi (GKR) dari India tidak lagi dikenai tarif sesuai Most Favoured Nation (MFN) sebesar Rp 550 per kilogram atau paling rendah 10 persen.
“Belum ada dampak dari India. Kita kan sudah beri ke longgaran dengan menurunkan bea impor raw sugar. Sekarang kita minta juga India bagaimana nih terhadap tarif CPO kita,” tegasnya. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya