BP Jamsostek Siap Bantu Pemerintah Percepat Pembangunan Mal Pelayanan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah gencar mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik.

Sebanyak 17 instansi, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP ini, beberapa waktu lalu.

Hadir langsung pada acara tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sekaligus Menteri PANRB ad interim, dan Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo. 

Baca juga : DPR: Pengesahan RUU 5 Provinsi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengaku siap berkolaborasi dan berkomitmen membantu mempercepat pembangunan MPP terealisasi di seluruh penjuru Tanah Air.

"BP Jamsostek merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik. Konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat," ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (5/7).

Menurut Anggoro, keberadaan MPP di seluruh kabupaten dan kota akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.

Baca juga : DPD Organda DKI Jakarta Minta Pemerintah Tegas Soal Angkutan Ilegal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

"Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” tegasnya.

Menurutnya, MPP diselenggarakan untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Untuk itu, MPP harus segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.

Baca juga : Kendalikan PMK, Pemerintah Terapkan Model Strategi Penanganan Covid

"Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian, MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital," katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.