Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Gelar Mukerda

DPD Organda DKI Jakarta Minta Pemerintah Tegas Soal Angkutan Ilegal

Kamis, 30 Juni 2022 20:17 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) DKI Jakarta meminta pemerintah tegas menertibkan angkutan ilegal yang selama ini mengganggu keberlangsungan usaha angkutan legal.

Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, angkutan saat ini terutama di masa yang akan datang harus mampu bersaing dan mejaga kelangsungan hidup usahanya. Terutama, dengan manajemen layanan yang profesional dan terintegrasi dan berbasis teknologi.

"Permasalahan angkutan umum di DKI Jakarta perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus Pemerintah untuk menyelamatkan agar kembali mampu bangkit kembali ditengah tengah kesulitan yang sangat berat saat ini. Ditambah belum adanya law enforcement angkutan bebasis aplikasi (online)," katanya dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) di Jakarta, Kamis (30/6).

Baca juga : Kabah DKI Jakarta Siap Pasang Badan

Sementara, kata Shafruhan, beberapa moda angkutan perlu perhatian khusus karena kondisi angkutan umum ini sangat memprihatinkan. Diantaranya bajai, bus sedang, dan taksi angkutan pariwisata.

Shafruan menegaskan soal percepatan revitalisasi bus sedang, percepatan program Jak Lingko, dan Jak Lingko ber-AC. Di sisi lain, pelatihan pengemudi harus menjadi skala prioritas untuk diberikan perhatian khusus, khususnya soal biaya.

"Perlu juga menjadi perhatian soal peran PT Transjakarta sebagai operator, tidak sebagai regulator supaya tidak tumpang tindih dengan Dinas Perhubungan," ingatnya. 

Baca juga : Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta Berikan Kado Spesial pada HUT DKI

Ia juga berharap terjadinya integrasi dan konektivitas seluruh moda angkutan. Sementara, khusus angkutan barang, DPD Organda DKI memiliki komitmen dengan program Pemerintah tentang ODOL (over dimension and over loading) yang selama ini menjadi perhatian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Semoga musyawarah ini dapat menyusun program kerja yang tepat, mencari solusi yang dapat meningkatkan keberadaan keberlangsungan usaha angkutan umum yang lebih andal," harapnya.

Untuk diketahui, Mukerda digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-60 Organda bertajuk 'Memperkuat Pondasi Indonesia Maju dengan Kolaborasi, Optimalisasi dan Digitalisasi'.

Baca juga : KNPI DKI Jakarta Dukung Pemprov Tingkatkan Kualitas Pemuda

"Ini juga merupakan agenda tahunan sebagai kalender organisasi sesuai mekanisme organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Organda," ucap Shafruhan.

Selain Mukerda Organda, ada tujuh Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Musyawarah Dewan Pimpinan Unit AKAP, Angsuspel & Barang, Bus Kecil, dan Sewa Wisata (Musnit) serta Musyawarah Kerja Dewan Pimpinan Unit Bus Kota, Taksi dan Angkutan Lingkungan (Mukernit). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.