Indonesia Butuh Bank Syariah Besar Yang Punya Pembiayaan Kuat

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai episentrum industri halal, perlu didukung oleh industri keuangan syariah yang mumpuni. Karena itu, Indonesia membutuhkan bank syariah besar yang memiliki kemampuan penyaluran pembiayaan yang kuat dengan produk komprehensif.

Berdasarkan data State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, ekonomi syariah Indonesia berada pada urutan keempat, setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Arab Saudi. Padahal, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Indikator yang menjadi penilaian SGIE, antara lain keuangan syariah, pariwisata, industri fashion, obat-obatan, kosmetik dan produk makanan.

Dari seluruh indikator tersebut, Indonesia rata-rata berada dalam peringkat 10 besar. Ada dua sektor yang masuk dalam peringkat 5 besar, yakni makanan dan minuman serta fashion.

Terkait itu, Ketua Badan Ekonomi Syariah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Taufan Rotorasiko mengatakan, mengakselerasi perbankan syariah tidak cukup dengan pertumbuhan organik. Perbankan syariah di Indonesia, dengan seluruh stakeholder-nya harus mampu membuat produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha dari segala sektor.

“Ini akan menjadi lebih menarik buat masyarakat dan kalangan pengusaha untuk bergabung dengan bank syariah. Baik dari sisi produk perbankannya maupun pemanfaatan produk pinjaman, yang tentunya lebih terasa mudah dan murah serta aman dan nyaman,” jelas Taufan, dalam rilis yang diterima, Selasa (5/7).

Menurutnya, Indonesia negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah sangat besar.

Namun, hal yang menjadi ironi saat ini yakni rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Baca juga : Buta Kekuatan Lawan, Timnas Pede Menang

Sebagai catatan, pada 2019, tingkat literasi keuangan syariah naik menjadi 8,93 persen dari sebelumnya 8,1 persen pada periode survei 2016.

Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang sebesar 37,72 persen.

Sementara, untuk tingkat inklusi keuangan syariah yang berkaitan dengan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan syariah, sudah mencapai 9,1 persen untuk bank syariah. Indikator yang sama untuk bank konvensional, sudah mencapai 75,28 persen.

Taufan mengatakan, salah satu penyebab rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, yakni persepsi bahwa ekonomi dan keuangan syariah hanya untuk orang Islam dan orang tua.

Tak hanya itu, masih banyak masyarakat yang mengira produk keuangan syariah sama dengan konvensional, dan hanya diganti istilah saja. Seperti deposito menjadi mudharabah, dan pembiayaan menjadi murabahah.

Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan bank syariah besar yang mampu mengubah pola pikir tersebut.

“Terutama pada mindset generasi millenial dan gen Z. Terutama kepada masyarakat unbankable di sekitar pesantren, yakni proses dalam bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak riba,” katanya.

Dukung Konsolidasi

Baca juga : Presiden Ambil Risiko Besar Untuk Dunia dan Kemanusiaan

Terkait upaya Indonesia memiliki bank syariah dengan produk yang lengkap, Taufan mendukung perbankan melakukan konsolidasi untuk menjawab kewajiban pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengharuskan UUS memisahkan diri dan bertransformasi menjadi Badan Umum Syariah (BUS) pada 2023.

Artinya, tersisa sekitar 17 bulan bagi bank umum konvensional yang memiliki UUS untuk menyiapkan modal tambahan. Kewajiban spin-off juga berlaku untuk UUS yang sudah memiliki nilai aset 50 persen dari total nilai bank induknya.

Taufan bilang, konsolidasi adalah langkah paling tepat dan ideal bagi UUS untuk memisahkan diri di tengah tenggat waktu yang semakin mepet.

“Dengan konsolidasi, lebih menjamin penguatan sebuah bank dari sektor permodalan, sehingga dapat memperkuat industri keuangan syariah,” kata Taufan.

Terpisah, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat mengatakan, spin-off dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek konsolidasi. Dengan demikian, akan menghasilkan bank syariah yang kuat.

Hingga Februari 2022, OJK mencatat Indonesia memiliki 12 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah. Untuk bank syariah terbesar, saat ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI adalah bank yang menguasai lebih dari 40 persen aset perbankan syariah di Tanah Air.

Per Mei 2021, BSI membukukan aset senilai Rp 243,3 triliun, jauh meninggalkan bank syariah lainnnya. BSI pun memiliki rencana tumbuh secara anorganik dengan mengakuisisi UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Baca juga : Wagub Riza: Anak Berkebutuhan Khusus Berhak Punya Masa Depan Cerah

Sementara, dari total industri perbankan syariah, per Februari 2022 aset tumbuh sekitar 13,2 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp 665 triliun. Pada periode yang sama, total industri perbankan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 10,3 persen yoy menjadi Rp 10.061 triliun.

Kendati tumbuh di atas industri, secara nilai, aset bank syariah tergolong sangat kecil. Bank syariah hanya berkontribusi 6,2 persen terhadap aset sektor perbankan. Begitu pula dengan penyaluran pembiayaan dari bank syariah.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.