Perjuangkan Petani Penderes Pinus, AP3I Bakal Datangi 5 Kementerian

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Petani dan Penderes Pinus Indonesia (AP3I) menggelar musyawarah pengurus di Oasis Mitra Apartemen, Blok C Room 503, Senen, Jakarta Pusat, Senin (11/7).

Rencananya, organisasi ini akan melakukan audiensi dengan lima kementerian untuk memperjuangkan para petani penderes pinus.

"Ada 78 juta petani penderes pinus yang gajinya begitu minim. Tereksploitasi tenaganya untuk kepentingan konglomerasi. Berdasarkan aspirasi mereka, kita berjuang mensejahterakan mereka," ujar Ketua Umum (Ketum) AP3I, Muhammadi Radiyan, kepada RM.id, Senin (11/7).

Radiyan menceritakan, beragam konsep perjuangan sudah diracik dan siap disampaikan kepada Pemerintah. Tercatat, sudah lima kementerian terkait dikirimi surat dan akan segera digelar audiensi dengan AP31 dalam waktu dekat.

Baca juga : Produk Lokal Ditempeli Stiker Merek Amerika

Yaitu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian, dan TNI-Polri.

"Kepada Kapolri, TNI, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), kita juga sudah bersurat. Mendagri sudah merespon, akan ada pertemuan mensosialisasikan ini ke Provinsi Tingkat 1 seluruh Indonesia," tambahnya.

Baginya, seluruh kementerian tersebut memiliki peran penting dalam kesejahteraan petani penderes pinus. Misalnya, Kemenhut, banyak lahan tidak termanfaatkan dengan baik padahal bisa dikelola menjadi hutan pinus.

Pun dengan Kemenkeu, tercatat, ada potensi anggaran sebesar Rp 627 triliun per tahun jika pengelolaan pinus dilakukan secara baik. Ini, bermanfaat untuk perputaran uang negara. Sementara, Kemendag bisa berperan untuk ekspor hasil pinus yang bisa menguatkan rupiah terhadap dolar AS.

Baca juga : Partai Buruh Desak Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) AP3I, Erwin Sihombing menambahkan pihaknya juga melibatkan TNI dan Polri, bahkan Kadin dalam proses mensejahterakan petani penderes pinus ini. Misalnya, Polri dan TNI bisa membantu proses pengamanan tata pelaksana penertiban perundangan ihwal ini.

"Penegakan hukum tentu harus berjalan. Sementara Kadin, bisa membantu mendorong dan mengembangkan ekspor di tingkat internasional," tambahnya.

Bendahara Umum (Bendum) Nadia menceritakan, beragam kegiatan ini akan dilakukan transparansi dan melibatkan masyarakat sebagai mitra. Rencananya, segera dilakukan program advokasi bertajuk pemberian sertifikat gratis untuk para petani penderes pinus.

Ketua Dewan Pengawas Syamsuddin Siregar menilai, secara garis besar, program kerja sama yang ditawarkan AP3I disambut baik oleh kalangan Pemerintahan. Hal ini, bisa dilihat ketika organisasinya ini melakukan penyuratan ke sejumlah instansi terkait.

Baca juga : 800 Petani Kalteng Ikuti Program Bertani Tanpa Bakar Dan Tanpa Kimia

Sementara itu, Ketua Majelis Pembina AP3I Subur Sembiring mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat kerja nasional di Jakarta, awal September 2022. Harapannya, Presiden Jokowi bisa hadir untuk membuka acara ini. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.