Ombudsman Ingin Aplikasi MyPertamina Penuhi Standar Pelayanan Publik

 Sebelumnya 
Menurutnya, BPH Migas dan Pertamina harus membangun koordinasi dan kerjasama dengan multi stakeholders dalam rencana distribusi BBM baik subsidi maupun non subsidi.

Selain itu, harus terjun langsung ke masyarakat dan teliti dalam pendataan kendaraan melalui program tersebut yang tepat sasaran.

Baca juga : Gandeng Ditjen Diktiristek, BNI Perkuat Kerja Sama Peningkatan Sistem Keuangan

Terkait rencana pembatasan kuota BBM subsidi oleh Pemerintah Pusat, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menegaskan pihaknya siap menjalankan keputusan Pemerintah.

"Namun kami selaku stakeholder di daerah (Pemda) agar diberi ruang untuk mencari alternatif untuk ketersediaan BBM," katanya.

Baca juga : Brazil Umumkan Kasus Kematian Cacar Monyet Pertama Di Luar Afrika Dan Amerika

Khusus kondisi distribusi BBM, Divisi Komunikasi & Informasi PT Pertamina regional Papua Dan Maluku Utara Edy Mangun mengakui masih ada saja oknum warga yang berperilaku seperti mafia BBM.

"Biasanya mereka membajak BBM subsidi dengan membeli harga murah lalu menjualnya cukup tinggi diharga sedikit saja beda dengan harga industri" ungkapnya. Namun Edy Mangun yang hadir didampingi Gatot Subroto selaku Sales Brand Manager Malut mengungkapkan, temuan-temuan tersebut sudah sering dilaporkan ke pihak berwajib (kepolisian).

Baca juga : PBNU Diminta Dorong Mardani Maming Penuhi Panggilan KPK

Untuk diketahui, diskusi ini digelar hasil dari kolaborasi Pertamina bersama Elangnews.com dan PW LPBI NU Maluku Utara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.