Dark/Light Mode

Ombudsman Ingin Aplikasi MyPertamina Penuhi Standar Pelayanan Publik

Jumat, 5 Agustus 2022 09:02 WIB
Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman (Kiri) dan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Forum Diskusi Publik bertajuk `Tata Kelola Distribusi BBM dalam Perspektif Pelayanan Publik` yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara. (IST)
Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman (Kiri) dan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto dalam Forum Diskusi Publik bertajuk `Tata Kelola Distribusi BBM dalam Perspektif Pelayanan Publik` yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara. (IST)

RM.id  Rakyat Merdeka - Inovasi aplikasi MyPertamina di Maluku Utara (Malut) sebagai sarana pendataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar, harus dapat memenuhi standar minimal pelayanan publik.

Harapan ini disampaikan Anggota Ombudsman Hery Susanto pada Forum Diskusi Publik bertajuk Tata Kelola Distribusi BBM dalam Perspektif Pelayanan Publik di Aula Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Rabu, 04/08/2022).

Baca juga : Gandeng Ditjen Diktiristek, BNI Perkuat Kerja Sama Peningkatan Sistem Keuangan

Menurutnya, aplikasi Ini mesti dilakukan sosialisasi, konsultasi, edukasi hingga menjemput ke tengah warga. Sebab kata dia, kebanyakan warga yang memerlukan BBM subsidi itu belum mengetahui program tersebut. Dan mereka kebanyakan kelompok menengah ke bawah.

Ia menegaskan, Ombudsman dalam waktu dekat akan melakukan rapid assessment/kajian cepat terkait efektivitas aplikasi MyPertamina dalam pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Baca juga : Brazil Umumkan Kasus Kematian Cacar Monyet Pertama Di Luar Afrika Dan Amerika

Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggelar focus group discusion (FGD) dengan banyak pihak dari Pemerintah Pusat dan daerah, BPH Migas, Pertamina, Komisi VII DPR-RI, ormas/LSM, dan lainnya.

Selain itu juga akan turun survei lapangan ke SPBU di 34 Propinsi se Indonesia dengan mewawancarai sekitar 900 an responden warga pengguna BBM dari berbagai jenis kendaraan bermotor.

Baca juga : PBNU Diminta Dorong Mardani Maming Penuhi Panggilan KPK

Menurutnya, MyPertamina sebagai aplikasi pembatasan kuota BBM bersubsidi harus didukung fungsi dan efektifitasnya bagi warga pengendara mobil/sepeda motor yang tepat sasaran.

"Jangan sampai kuota BBM bersubsidi yang jumlahnya terbatas itu menjadi ajang rebutan antar-warga, dan hanya bisa diakses warga yang kelas tertentu namun tidak tepat menerima BBM bersubsidi," katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.