BBM Buah Simalakama

 Sebelumnya 
Ekonom senior Didik J Rachbini menilai pemerintah wajar kalau gamang. Karena Pemerintah menghadapi dilema atau buah simalakama. Didik mengatakan, perang Rusia-Ukraina ini membawa berkah dan musibah ke APBN.

Berkahnya, harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit meroket dan menggenjot penerimaan negara. Musibahnya, harga minyak mentah ikutan melambung. Pemerintah pun jadi pusing karena harus merogoh kocek dalam-dalam untuk subsidi.

BBM jenis Pertalite misalnya, di pasaran harganya sudah Rp 17 ribu-Rp 20 ribu per liter. Sementara Pertamina menjual kurang dari separuhnya. Artinya, APBN, pajak, dan PNBP diberikan kepada yang punya mobil. "Jika subsidi Pemerintah yang Rp 500 triliun digunakan untuk membangun rumah rakyat, sekolah, dan lain-lain akan bermanfaat banyak. Ironisnya, yang menikmati subsidi itu juga para orang kaya," kata Didik, kemarin.

Baca juga : Menpora Seperti Disodori Buah Simalakama Nih...

Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, di sisi lain kalau Pemerintah menaikkan harga BBM terutama Pertalite, harga-harga akan ikut terkerek, sehingga meningkatkan risiko kenaikan inflasi.

Lalu, apa yang harus dilakukan Pemerintah? Kata dia, kenaikan harga BBM memang bisa mengerek harga sembako. Namun, dia yakin, masa sulit itu bisa dilewati. Menurut dia, kenaikan harga BBM tak akan menyebabkan kerusuhan seperti yang terjadi di Sri Lanka atau Pakistan. "Sebaliknya, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah sembrono, APBN dibiarkan jebol, maka ekonomi Indonesia akan menghadapi masalah," ujarnya.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyampaikan, persoalan yang dihadapi Pemerintah memang pelik. Jadi, harus dipikirkan matang-matang dan cepat. Kata dia, kondisi APBN saat ini memang kritis lantaran upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil.

Baca juga : Erick Bikin Nyaman Rakyat Miskin

Mengutip laporan Pertamina, sampai Juli 2022, konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter. 

Menurutnya, kalau upaya pembatasan konsumsi tidak berhasil, kuota BBM subsidi diproyeksikan jebol paling lama pada akhir Oktober 2022. Ini dilema bagi pemerintah. Karena jika kuota Pertalite ditambah beban APBN akan meningkat karena subsidi akan mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Namun, jika kuota Pertalite tidak ditambah bisa memicu kelangkaan BBM di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

Lalu, bagaimana solusinya? Menurut dia, Pemerintah sebaiknya menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp 1.500 per liter. "Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara suka rela," kata Fahmy, dalam keterangan tertulis, kemarin. Di sisi lain, Pemerintah perlu menggencarkan komunikasi publik agar masyarakat beralih dari mengonsumsi Pertalite ke Pertamax.

Baca juga : 4 Tips Sederhana Bikin Bukber Di Rumah Makin Spesial Dan Semarak

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyampaikan hal serupa. Kata dia, menaikkan harga BBM dapat membantu Pemerintah menghemat anggaran subsidi untuk dialokasikan ke proyek infrastruktur. Selain itu, kenaikan harga BBM akan memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah dalam mengantisipasi penurunan pendapatan dari komoditas.

Namun, menaikkan harga BBM berisiko menekan kelompok masyarakat kelas bawah. Kata dia, kalau Pertalite dan gas elpiji naik, maka inflasi akan naik hingga 5 persen. Kalau sudah begini, daya beli masyarakat akan langsung anjlok. Namun, kalau Pemerintah tak menaikkan harga BBM, inflasi akan tetap terjaga. Alhasil, risiko gejolak politik jelang pemilu bisa lebih minim. Daya beli masyarakat dan produktivitas industri bisa terjaga.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.