Alarm Krisis Pangan Mulai Menyala Nih...

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi terus mewanti-wanti jajarannya soal ancaman krisis pangan. Khususnya kelangkaan beras yang bisa memicu gejolak sosial dan politik. Kolaborasi antara kementerian dan lembaga perlu dilakukan untuk mengantisipasi stok beras yang menipis.

Mantan Gubernur DKI Ja­karta itu meminta jajarannya menghitung dengan cermat, tidak keliru, soal ketersediaan pasokan beras, yang bisa me­nyebabkan harganya naik.

“Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak me­nyiapkan reserve atau cadangan. Pada suatu titik cadangan kita habis dan ini dilihat oleh peda­gang, harga beras pasti naik,” kata Jokowi saat Sidang Kabinet di Istana Negara, yang ditayangkan secara virtual, Selasa (6/12).

Baca juga : Ganjar: Pernikahan Kaesang-Erina Jadi Penawar Rindu Dengan Bu Mega

Untuk kesekian kalinya, Jokowi juga mengingatkan bahwa kon­disi dunia masih tidak baik-baik saja. Untuk itu, dia meminta jajarannya memperhitungkan dan menyiapkan kebijakan yang sesuai. Khususnya terkait dengan hajat hidup orang banyak.

“Kuncinya, sekali lagi ko­laborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, policy dan juga pelaksanaan implementasi,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional atau Bapan menya­takan, saat ini Cadangan Beras Pemerintah atau CBP di Perum Bulog hanya 514 ribu ton per 5 Desember 2022. Jumlah itu berada di bawah batas normal sebesar 1,2 juta ton.

Baca juga : Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Warga Gempa Cianjur Dimulai

Kepala Bapan Arief Prase­tyo Adi mengatakan, Cadan­gan Pangan Pemerintah (CPP) khususnya beras, perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga. Dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah akan menyiapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu da­pat dibawa ke Indonesia.

“Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan bebas. Hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah, termasuk untuk penanggulangan bencana,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/12).

Baca juga : Anggaran Krisis Pangan Dan Energi Belum Ideal

Arief mengatakan, penggu­naan beras impor ini akan diawa­si ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar. Beras tersebut tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga, dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat.

Arief mengatakan, beras komer­sial ini merupakan persediaan akhir tahun sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023.

“Kami siapkan pada Februari- Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba, untuk men-top up stoknya kembali sampai 1,2 juta ton,” jelas Arief.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.