Dark/Light Mode

Gandeng KPK, Menteri Erick Siap Lanjutkan "Bersih-Bersih" BUMN Bermasalah

Senin, 2 Januari 2023 16:54 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah). (Foto: Dok. Kementerian JUMN)
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah). (Foto: Dok. Kementerian JUMN)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terus melanjutkan 'bersih-bersih' di perusahaan pelat merah, termasuk mem-black list direksi yang ketahuan merugikan perusahaan atau korupsi.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, bahwa pihaknya akan terus melakukan bersih-bersih, termasuk di BUMN asuransi dan dana pensiun (dapen). Pasalnya, mayoritas dana pensiun BUMN bermasalah. Seperti yang terjadi di Asabri dan Jiwasraya.

“Jangan Jiwasraya, Asabri, Taspen ini kita jagain, ternyata (terulang atau kejadian) di dana pensiun lain," ujarnya, di Jakarta, Senin (2/1).

Baca juga : Jelang Nataru, Kementerian ESDM Siagakan 4 Posko Energi & Bencana

Hal ini berdasarkan laporan yang diterima Kementerian BUMN, bahwa sebesar 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah rupayanya bermasalah.

Menurut Erick hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. “Karena data saya, 35 persen (Dapen BUMN) sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih," tegasnya 

Untuk itu, pekan depan pihaknya bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan bertemu seluruh perusahaan BUMN dan akan melakukan audit terkait hal tersebut.

Baca juga : Gandeng Bank UOB, Prudential Luncurkan Produk Asuransi Bagi UMKM

“Minggu depan saya bersama Ketua KPK akan ketemu seluruh BUMN untuk bicara. ‘Hati-hati’ karena kita akan investigasi audit,” warning-nya.

Selain itu, mantan bos Inter Milan ini bakal mem-backlist (daftar hitam) para direksi BUMN yang tak berkinerja baik guna menekan potensi penyimpangan di BUMN.

Ia menerangkan, dalam mempersiapkan daftar hitam itu, pihaknya turut mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN. Namun, hanya Presiden yang dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut.

Baca juga : Di Forum PBB, Menteri Siti Sampaikan Langkah Indonesia Kelola Air Tanah

"Saya dorong blacklist bersama BPKP. Agar jangan ada jual beli jabatan," pungkas Erick. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.