Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Gandeng KPK, Mendes PDTT Luncurkan 10 Desa Antikorupsi 2022
Selasa, 29 November 2022 18:36 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri peluncuran 10 desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (29/11).
Menurut Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, desa antikorupsi merupakan wujud nyata pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di desa.
"10 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa diseluruh indonesia dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih," tegasnya.
Gus Halim mengungkapkan, hampir seluruh kementerian dan lembaga berkomitmen untuk bersama-sama mendampingi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan KPK.
Baca juga : UOB Indonesia Luncurkan UOB Wealth Fair 2022
"Kolaborasi ini sangat penting. Karena tidak mungkin, kita menangani sendiri 74.961 desa seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan berbagai variasi budaya yang dimiliki. Permasalahan ini akan lebih cepat lagi atau lebih bagus lagi ketika KPK juga ikut mendampingi berbagai program pembangunan di desa dengan programnya yang luar biasa Desa tanpa korupsi," tutur Gus Halim.
Dalam arahannya, Gus Halim juga menyampaikan keterkaitan pengawasan dalam pembangunan desa dengan SDGs desa yang terdapat 18 arah pembangunan desa.
Mulai dari menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, hingga yang ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
"Yang terakhir ini bermakna pembangunan di desa harus senantiasa dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi dengan senantiasa bertumpu pada akar budaya setempat," tuturnya.
Baca juga : Ramaikan Pesta Bola, Le Minerale Luncurkan Kemasan Khusus
Kemudian pada praktiknya, tambah Gus Halim, pengawasan dan monitoring tersebut harus berdasarkan fakta lapangan yang juga termaktub dalam pendataan berbasis 18 tujuan SDGs Desa.
"Bagaimana kemudian memotret kondisi kemiskinan di desa, memotret kondisi kelaparan di desa, dan di situlah para kepala desa semakin paham. Bahwa, setelah dilakukan pendataan dengan pola partisipasitoris dan pendekatannya sensus dengan tiga aspek yakni aspek Kewargaan, keluarga dan kewilayahan sehingga tidak selalu melakukan pendekatan rata-rata. Tapi, ini betul-betul konkret," ungkapnya.
Dari sinilah, tambah Gus Halim, Kades sudah semakin tahu terkait permasalahan yang dihadapi. ini akan memberikan arah yang sangat bagus dalam perencanaan pembangunan yang bertumpu pada masalah yang bertujuan menyelesaikan masalah yang didasarkan pada data dan bukan pada asumsi.
"Saya yakin, kalau ini terus berjalan maka kekhawatiran kita terkait dengan ketidaksesuaian pemanfaatan dana desa akan terwujud. sebagaimana arahan bapak presiden terkait dua hal yang menjadi prioritas pemanfaatan Dana Desa yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," beber Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Baca juga : Gandeng Messi, Aice Group Luncurkan Dua Varian Es Krim Terbaru
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pentingnya program desa antikorupsi ini dalam membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa dan memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas.
Juga, memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
"Kami minta kepada seluruh desa agar pelayanan publik didesa-desa jangan pernah dipersulit. Seluruh hak desa harus disampaikan, karena anggaran dana desa langsung ke desa, karena itu perlu dipertanggungjawabkan oleh para kepala desa," kata Firli.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya