Ekonomi Kita Perlu Payung Sebelum Hujan

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahun 2023 diawali dengan kondisi ekonomi dunia yang suram. Kondisi ini bisa memengaruhi perekonomian di dalam negeri. Empat lembaga internasional memprediksi, ekonomi Indonesia berada di ambang resesi. Supaya tidak sampai kena resesi, ekonomi kita perlu "payung sebelum hujan".

Empat lembaga dunia yang meramal ekonomi kita itu adalah International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Mereka mewanti-wanti badai ekonomi yang tercipta dari inflasi, resesi, suku bunga tinggi, dan kondisi geopolitik mengintai Indonesia.

Keempat lembaga tersebut memproyeksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 hanya berkisar 4,7-5 persen. Proyeksi itu jauh dari target Pemerintah yaitu 5,3 persen.

IMF memproyeksi ekonomi kita di angka 5 persen dari semula 5,2 persen. Lalu, Bank Dunia merevisi proyeksinya dari 5,1 menjadi 4,8 persen. ADB mirip-mirip, dari 5 menjadi 4,8 persen. Sedangkan OECD lebih parah. OECD memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8 persen, lalu direvisi menjadi 4,7 persen.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengamini proyeksi keempat lembaga tersebut. Setidaknya, ada tiga indikator yang membuat ekonomi kita bisa tertekan. Pertama, Indonesia mengandalkan ekspor komoditas di tengah harga batu bara, kelapa sawit, nikel, dan baja yang tinggi.

"Dengan ekonomi dunia yang melambat, terjadi resesi global, bisa terjadi kebalikannya. Dari booming harga komoditas dan surplus perdagangan, menjadi defisit perdagangan. Ini bisa menekan kinerja ekspor dan investasi," terang Bhima, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kedua, ekonomi Indonesia 57 persen ditopang konsumsi rumah tangga. Namun, mendorong pasar domestik tak semudah membalikkan telapak tangan. Inflasi energi dan pangan sangat terasa bagi masyarakat. Imbasnya, konsumsi melambat, sekalipun Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketiga, kenaikan suku bunga. Hal ini sangat sensitif karena memengaruhi biaya pinjaman pelaku usaha.

Baca juga : Ketua MPR Dorong Pengembangan Kewirausahaan Di Kalangan Remaja

"Kita bisa bayangkan, ekonomi Indonesia terdampak ancaman resesi. Proyeksi Celios, ekonomi tumbuh 4,3 sampai 4,7 persen. Lebih rendah dari proyeksi lembaga internasional," terang Bhima.

Dia menyarankan, Pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan seperti  sedia payung sebelum hujan. Termasuk mendorong pengembangan UMKM, dan melindungi pasar domestik dari gempuran impor. Dengan begitu, pengusaha lokal bisa memanfaatkan pasar dalam negeri untuk pengalihan produk ekspor yang melemah.

Bisa juga dengan merelaksasi pajak dan meningkatkan anggaran perlindungan sosial, dengan catatan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu melecut BUMN agar menjadi lokomotif perekonomian dengan menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Menurut Bhima, Pemerintah juga perlu mendorong lembaga pembiayaan atau perbankan menjaga suku bunga agar tidak tinggi. Sekalipun ada kenaikan, Pemerintah bisa mengintervensi dengan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih ekspansif lagi. "Karena setiap krisis, penolongnya adalah UMKM," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memprediksi, pertumbuhan ekonomi lebih rendah lagi, yaitu 4,5-5 persen. Menurut Faisal, target pertumbuhan Pemerintah 5,3 persen terlalu optimis. Mengingat, bakal ada transmisi perlambatan ekonomi global dan beberapa negara yang mengalami resesi ke Indonesia.

Lalu, apakah ekonomi kita sudah dalam taraf bahaya? Faisal menggeleng. "Memang ada perlambatan, tapi sedikit. Tidak sampai dalam konteks yang disebut membahayakan. Karena pasar dalam negeri kita besar. Kalau ada perlambatan permintaan dari negara mitra kita, akan memengaruhi ekspor kita, mungkin juga sedikit tertahan dari investasi," terang Faisal.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menerangkan, APBN 2023 disusun dengan semangat optimisme, namun juga waspada. Kewaspadaan dibangun karena beberapa kondisi, terutama geopolitik yang penuh ketidakpastian.

"Perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang signifikan, termasuk pada ketahanan dan harga energi dan pangan, yang menambah tekanan pada inflasi global. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, momentum pemulihan ekonomi dunia memang kemudian menjadi dimoderasi karena kenaikan inflasi global yang sangat tinggi," terangnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Fernandez Sibuk Balas Twitter Ucapan Selamat

Dia menerangkan, outlook yang optimis yang dikeluarkan Pemerintah didasarkan pada perekonomian Indonesia yang terbukti resilient dalam menghadapi pandemi dan berbagai krisis. Optimisme itu diperkuat dengan berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang robust. Di antara buktinya adalah Indonesia berhasil mempertahankan credit rating dari lembaga pemeringkat dunia di saat banyak negara mengalami penurunan, inflasi Indonesia terkendali, pemulihan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di antara negara G-20 dan ASEAN. 

Selain kemampuan penanganan pandemi yang baik dan percepatan vaksinasi, APBN juga telah bekerja keras sebagai shock absorber. "Kita juga terbantu dengan harga komoditas unggulan, walau ada risiko fluktuasi harga komoditas. Namun, saat ini Pemerintah tengah berusaha memperkuat hilirisasi. Artinya, komoditas-komoditas yang ada akan diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai jual komoditas ekspor unggulan dalam negeri," terangnya.

Dia menambahkan, pasar domestik juga masih menunjukkan penguatan seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat sebagai hasil dari efektifnya pengendalian pandemi Covid-19.

Pras melanjutkan, Indonesia memang harus waspada. Berbagai disrupsi global memang masih membayangi perekonomian Indonesia dan dunia. Selain krisis energi dan pangan dan inflasi, ekonomi juga masih dibayangi risiko pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang berdampak pada kenaikan suku bunga acuan. "Di sini, resiliensi investasi diuji, apakah kita tetap bisa bertahan dalam kondisi kecenderungan suku bunga akan lebih tinggi dibandingkan 2022," imbuhnya.

Dia memastikan, APBN akan tetap diandalkan sebagai shock absorber yang melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Penguatan peran APBN dan melanjutkan konsolidasi fiskal berkualitas dilakukan dengan mobilisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif.

"Adapun di tahun 2023, strategi Pemerintah dalam pengelolaan fiskal adalah dengan berfokus pada kualitas SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau," terangnya.

Dari sisi defisit fiskal, lanjutnya, upaya mengembalikan defisit fiskal menjadi maksimal 3 persen pada tahun 2023 dilakukan dengan hati-hati. Optimalisasi pendapatan ditempuh antara lain melalui reformasi perpajakan dengan penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Dari sisi belanja, Pemerintah mendorong pengelolaan belanja negara lebih efisien dan produktif, terutama dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, Pemerintah memastikan dukungan untuk masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga melalui program-program perlindungan sosial. Dari sisi pembiayaan, dengan kondisi APBN yang memiliki keterbatasan, pemerintah mencari sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Baca juga : Evra Yakin CR7 Pensiun Cepat

Dari Senayan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengakui, ketidakpastian ekonomi memang masih tinggi. Kondisi ini dipengaruhi perang Rusia-Ukraina, proteksionisme dagang yang menghambat laju ekspor, inflasi, dan kenaikan suku bunga di berbagai negara.

Meski begitu, Amir optimis ekonomi tumbuh di atas 5 persen. Syaratnya, Pemerintah segera mereformasi kebijakan, seperti meningkatkan efektivitas KUR, mendorong percepatan serapan belanja, dan memperluas basis penerima perlindungan sosial.

Jika hal ini terjadi, perekonomian Indonesia jauh lebih baik dari rata-rata negara berkembang yang hanya tumbuh di kisaran 1,8 persen dengan skenario resesi global. Indonesia diuntungkan dari besarnya konsumsi domestik, dan serapan tenaga kerja di sektor pertanian.

"Tidak tepat Indonesia dalam kategori membahayakan. So far, ekonomi masih tumbuh tinggi. Optimisme masyarakat dan dunia usaha perlu terus dijaga," pesan politisi PPP ini.

Untuk mencapai pertumbuhan di atas 5 persen, Pemerintah juga bisa melakukan leap frog dengan mempercepat laju hilirisasi SDA, khususnya nikel dan bauksit. Apalagi, nikel disebut-sebut oleh The Economist sebagai faktor pendorong ekonomi Indonesia.

"Namun, hilirisasi SDA juga membutuhkan kualitas dan ketersediaan SDM, peran aktif dari pelaku usaha lokal. Termasuk BUMN dan pentingnya stimulus pajak yang tepat sasaran, agar setiap ekspor memiliki nilai tambah," urai Amir.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno pun mengakui, ekonomi Indonesia masih rentan karena sejumlah masalah mendasar yang belum terpecahkan. Di antaranya, rendahnya rasio pajak yang menyebabkan defisit keseimbangan primer, deindustrialisasi, mahalnya biaya logistik, dan inkonsistensi kebijakan.

"Pekerjaan rumah kita masih besar. Yang realistis memang 4,8-5,2 persen, karena masih banyak faktor ketidakpastian global. Karena itu kualitas belanja APBN/APBD/BUMN terus ditingkatkan, permudah investasi, koordinasi dan konsistensi kebijakan harus ditingkatkan," ucap politisi senior PDIP ini.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.