Dana Segitu Harusnya Bisa Buat Kesejahteraan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Realisasi anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2022 membengkak menjadi Rp 37,8 triliun. Di tahun sebelumnya tercatat Rp 27,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan anggaran perjalanan dinas PNS disebabkan telah melandainya kasus Covid-19 dan kebijakan mobilitas yang semakin longgar. 

“Realisasi sementara tahun 2022, perjalanan dinas tercatat Rp 38,7 triliun,” ungkap Sri. 

Seperti diketahui, saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia, Pemerintah membatasi perjalanan dinas PNS. Agar anggaran perjalanan dinas yang tidak terpakai tersebut bisa disalurkan untuk prioritas lain, seperti penanganan pandemi Covid-19. 

Adapun anggaran perjalanan dinas PNS itu masuk dalam anggaran belanja barang Kementerian dan Lembaga (K/L) di APBN 2022. Realisasinya justru turun 20,2 persen menjadi Rp 422,1 triliun. 

Baca juga : Subsidi Kendaraan Listrik Demi Genjot Energi Bersih

“Realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp 422,1 triliun ini menurun, sebagai indikator yang baik karena menggambarkan ancaman pandemi mulai menurun cukup tajam,” ungkap Sri. 

Pasalnya, belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berkurang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yaitu, Rp 152,6 triliun pada 2022 dari Rp 268,7 triliun tahun 2021. 

Sementara, realisasi belanja barang di luar PC-PEN hanya naik tipis dari Rp 260,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 269,5 triliun pada 2022. Artinya, seiring dengan kemampuan mengelola pandemi, Indonesia bisa lihat, ruang APBN bisa dijaga atau dikurangi tekanannya. 

“Karena kita tidak perlu mengeluarkan belanja untuk berbagai macam kenaikan akibat perawatan dari mereka yang kena Covid-19 atau vaksinasi kita sudah cukup memadai. Dan booster tetap kita lakukan,” jelas Sri. 

Netizen mengkritisi besarnya anggaran perjalanan dinas yang dihabiskan PNS di masa pandemi. Padahal, rapat-rapat di luar kota bisa dikurangi dengan adanya teknologi. Akun @instingjurnalis kaget mengetahui anggaran perjalanan dinas PNS membengkak. “Wah, PNS habiskan puluhan triliun anggaran negara cuma buat perjalanan dinas,” katanya. 

Baca juga : Transformasi Perpustakaan Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Padahal, kata @Lintang91775859, selama pandemi ada PPKM, bisa-bisanya biaya perjalanan sampai triliunan begitu. “Dana perjalanan dinas PNS dalam tahun pandemi Covid-19 bengkak? Lalu PPKM itu dibuat untuk apa,” timpal @ Raaj_889. Akun @Abduh61706499 tidak ikhlas anggaran yang sangat banyak tersebut hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas PNS. Biaya untuk mereka dinas 70 persen lebih dari pajak yang dibayar rakyat. 

“Wara-wari PNS tuh harus direm, setahun itu triliunan bisa dihemat dari perjalanan dinas mereka, jangan rakyat terus yang digetok,” kata @firvan717. “Yang berhasil memangkas anggaran jalan-jalan kalau nggak salah Pak Dahlan di PLN. Nggak ada meeting-meeting antarkota,” ungkap @Avocado2Juice. 

Akun @ChoiMasMh mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Perpres Nomor 33/2020 tentang standar harga satuan regional. Perpres ini menjadikan ASN enggan melakukan perjalanan dinas. Namun, karena Perpres ini pula ASN banyak yang diam-diam dukung Anies karena inginkan perubahan. Menurut @PohonQ, PNS yang kerjanya sering di lapangan (khususnya PNS daerah), seperti pengawas jalan dan jembatan, penguji lab, operator alat berat, dan lain-lain sering memakai duit sendiri buat talangi kegiatan. 

“Padahal itu sudah tupoksinya,” ungkapnya. “Pantesan hotel-hotel di bulan Oktober sampai Desember pada penuh PNS semua. Ternyata pada habisin budget,” timpal @Heru_Catur. Akun @tctctc06 heran, kenapa dari zaman dulu tidak bisa dikurangi anggaran perjalanan ke luar kota. Padahal, sekarang teknologi sudah sangat tinggi, sehingga tidak perlu lagi sering-sering meeting yang harus ketemu fisik. 

“Kan dana segitu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya. Sementara, @Abou_Omar20 minta publik tidak menyalahkan PNS terus. Dia bilang, rekening perjalanan dinas itu bukan hanya untuk PNS. Namun, menteri, kepala daerah, anggota DPR/ DPRD masuk ke rekening perjalanan dinas.”Kasihan PNS jadi korban terus,” ujarnya. 
“Tidak semua PNS ada anggaran perjalanan dinas. Hanya pejabat-pejabat saja,” timpal @antopst77. Akun @listyo1yis meminta publik mencermati lebih dalam, dari anggaran perjalanan dinas masing-masing instansi baik pusat maupun daerah, yang paling besar instansi Mana. 

Baca juga : Jokowi Tetap Segar, Pengantennya Kelelahan

“Eksekutif or legislatif,” tanya dia. Akun @Areefhxc mengungkapkan, perjalanan dinas bisa berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Kata dia, hotel, transportasi, restoran, rumah makan, dan lain-lain bisa naik pendapatannya karena perjalanan dinas PNS. 

Akun @aa_gigin mengatakan, seharusnya Kemenkeu senang, karena anggarannya terserap. Itu menandakan aktivitas PNS sudah menuju normal. “Perjalanan dinas PNS ini cara yang efektif untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Ada hotel dan oleh-oleh yang terbantu,” tukas■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.