Dark/Light Mode

Tantangannya Data, Bukan Duit

Rp 440 Triliun Cukup Untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 21 Oktober 2022 07:50 WIB
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi. (Foto: Istimewa)
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah alias PR berat bagi negara. Namun, Pemerintah optimistis golongan tingkat miskin terparah yang diistilahkan miskin ekstrem dua tahun lagi sudah tidak ada lagi.

Pemerintah berencana menghapus mereka dengan me­nyiapkan dana sebesar Rp 400 triliun. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pendanaan sudah cukup memadai hampir Rp 440 triliun,” ujar Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, dalam dialog yang ditayangkan virtual, kemarin.

Baca juga : Yuk Benahi Untuk Capai Financial Goals

Dana Rp 440 triliun sudah disiapkan sejak tahun lalu. Di mana, anggaran itu diserap un­tuk program dan kegiatan dalam pengurangan beban masyarakat yang tergolong miskin ekstrem.

Juga digunakan untuk pro­gram dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas. Untuk alokasi dana diyakini tidak ada lagi persoalan.

“Yang menjadi tantangan sebetulnya adalah persoalan data. Jadi bagaimana caranya agar program dan bantuan bisa tepat sasaran,” katanya.

Baca juga : RI Siap Sapu Bersih Kemiskinan Ekstrem

Ia menyebutkan berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah. Menurutnya yang paling utama adalah data.

Berdasarkan laporan yang ia terima dari 34 provinsi yang disalurkan program dan bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrem hanya ada 20 yang turun.

“Terus 14 provinsi ternyata naik. Setelah kami telisik ternyata sasarannya tidak beres di lapangan,” ucap Suprayoga.

Baca juga : Pertamina Siapkan Belanja Modal Rp 168 Triliun untuk Pengembangan EBT

Ia juga menyebutkan contoh lain, yakni data yang tidak akurat menjadi tantangan utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Yaitu pada saat Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei evaluasi program bantuan sosial Desember 2021.

“Setelah kami melakukan uji coba terhadap 35 kabupaten di 7 provinsi. Dari 35 itu hanya 21 kabupaten yang turun kemiskinannya dan sisanya mening­kat,” bebernya.

Angka tersebut jelas merupakan kesalahan dari data pendataan. Angka kemiskinan ekstrem jadi tidak turun karena menurutnya program dan kucuran dana bantuan rupanya menyasar kepada mereka yang tidak membutuhkan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.