Hilirisasi Dongkrak Ekonomi

 Sebelumnya 
Jokowi pasti tahu akan kalah jika nantinya kembali digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) soal larangan ekspor. Tapi langkah tersebut justru tetap dilakukan untuk mendorong penciptaan nilai tambah atas kekayaan mineral Indonesia.

“Proses gugatan akan me­makan waktu sekitar dua tahun. Jika kalah, proses banding akan memakan waktu sekitar tiga ta­hun. Di masa itu, kita sudah bisa hilirisasi dan nilai tambah yang kita dapat sudah berlipat-lipat,” jelas Fahmy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan penyetopan ekspor bijih bauksit dan tembaga terlak­sana tahun ini.

Baca juga : Erick: Kalbar Punya Potensi Besar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, hilirisasi in­­dustri merupakan kunci untuk Indonesia berubah menjadi negara maju. Saat ini, sumber daya alam Indonesia khususnya bidang pertambangan sangat melimpah.

“Nikel sudah. Bauksit harus kita stop. Indonesia pengekspor bahan mentah bauksit nomor 3 di dunia, tetapi ekspor alu­munium yang merupakan ba­rang setengah jadi dari bauksit kita hanya nomor 33,” ungkap Jokowi dalam Mandiri Invest­ment Forum 2023, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2).

Jokowi mengatakan, jika Indonesia dapat mengekspor aluminium dan panel surya yang dibuat dari bauksit, nilai tambah ke Indonesia bisa meningkat pu­luhan hingga ratusan kali lipat.

Baca juga : Di Depan Kepala Daerah, Kepala BIN Beberkan Hasil Analisis Intelijen Tentang Perekonomian

Jokowi juga jengkel, karena sudah puluhan tahun Indonesia terlalu nyaman dengan ekspor barang mentah.

Sebelumnya, Menteri Koor­dinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hilirisasi bahan tambang men­tah menjadi salah satu strategi Pemerintah agar ekonomi Indo­nesia tetap tumbuh tinggi, meski perekonomian global masih penuh dengan ketidakpastian.

“Kalau kita bicara global, memang masih ada awan hitam. Tapi kita punya resiliensi selama penanganan pandemi Covid-19. Hilirisasi jadi salah satu upaya kita agar punya resiliensi untuk 2023,” ujar Airlangga.

Baca juga : Kapolri Akan Tambah Polda Dan Personel Di Wilayah Daerah Otonomi Baru

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, untuk mendo­rong percepatan pembangunan smelter bauksit yang ekspornya dilarang tahun ini, Pemerintah akan mengidentifikasi dan meru­muskan dukungan kebijakan terutama terkait kebijakan insen­tif fiskal. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.