Penting, Keseimbangan Peningkatan Ekonomi & Penggunaan SDA Pada Pengembangan KEK Lido

RM.id  Rakyat Merdeka - Pada 31 Maret 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di lokasi KEK Lido akan ada theme park, movieland, waterpark, techno park, dan juga kawasan untuk aktivitas otomotif. Berbagai nilai positif dengan adanya KEK Lido, terutama dampaknya ke perekonomian sudah banyak disampaikan. Presiden juga menyampaikan bahwa KEK Lido dapat mengoptimalkan keberadaan infrastruktur Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang telah dibangun pemerintah.

Ada satu hal yang belum dibahas dalam kesempatan itu oleh Presiden, yaitu dampaknya pada lingkungan, khususnya penggunaan Sumber Daya Air (SDA) karena KEK Lido ini akan menggunakan SDA secara massif. Sementara, SDA pada wilayah tersebut telah banyak digunakan industri boros air, seperti industri garmen, industri air minum dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Untuk itu, diperlukan pengelolaan SDA yang baik dengan prinsip adil, efisien, dan melestarikan lingkungan hidup melalui koordinasi antarpengguna, masyarakat, serta pemerintah pusat dan daerah.

Antisipasi Dampak pada Wilayah Sungai Cisadane
Berdasarkan pemantauan kami dan diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terindikasi bahwa KEK Lido akan meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor karena adanya penurunan permukaan air tanah. Selama ini, area hutan di sekitar Lido sudah berkurang 25 persen akibat penggunaan untuk aktivitas urban meningkat 75 persen. Dengan adanya KEK Lido, penggunaan air tanah untuk proyek di KEK Lido diperkirakan akan meningkat sekitar 900 persen. Konsumsi air untuk kegiatan pariwisata di sekitar KEK Lido nantinya diperkirakan akan mencapai 788 juta liter dan meningkat sekitar 9 persen per tahun. Perkiraan kondisi ini belum tercatat pada data base Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dan berpotensi mengakibatkan water depletion yang merugikan lingkungan serta para pengguna air di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

Baca juga : Pemerintah Bersih Dan Bebas Korupsi

Tercatat juga bahwa penggunaan air diperkirakan tidak hanya pada air permukaan akan tetapi juga air tanah. Dengan infrastruktur yang belum memadai, dipastikan akan terjadi konflik penggunaan air untuk usaha (industri dan pariwisata) maupun penggunaan oleh penduduk di permukiman. Sementara, infrastruktur tata guna lahan dan air pada wilayah tersebut masih sangat terbatas, belum lagi dampaknya pada ketersediaan air di Ibu Kota DKI Jakarta. Sebenarnya, saat ini telah ada wadah koordinasi untuk pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, namun belum termasuk di wilayah KEK Lido.

Pengelolaan wilayah sungai di lokasi KEK Lido berada, ada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane (Cilicis). Lalu, untuk koordinasi pengelolaan SDA, telah ada Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) yang di Wilayah Sungai Cilicis telah ditetapkan dengan Kepmen PUPR Nomor: 917/KPTS/M/2018, dengan Ketua Kepala Bapeda DKI, Jabar, dan Banten bergantian, serta berkedudukan di Jakarta. Pada Lampiran Kepmen tersebut telah ada keanggotaan yang luas terdiri dari 66 anggota. Namun demikian, pengguna air dari kalangan industri tercatat baru ada: industri SPAM, Jasa Tirta, Jababeka, dan beberapa industri lain. Belum ada anggota dari KEK Lido dan Industri AMDK yang justru merupakan pengguna air yang paling besar dan sangat diperlukan peranannya di dalam pengelolaan air di Wilayah Sungai Cilicis.

Sementara itu, tugas dari TKPSDA ini strategis karena meliputi antara lain: usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane serta tercapainya kesepahaman, penyelarasan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan. Begitu pula dengan pengintegrasian serta kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Baca juga : Kasus Suap Pengurusan Perkara MA, Hercules Penuhi Panggilan KPK

Kegagalan Pengelolaan SDA Selama Ini oleh Negara
Dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan KLHK, tercatat beberapa hal yang mengakibatkan kegagalan di dalam pengelolaan wilayah sungai, yakni: terlalu fokus pada instrumen analisis dan bukan kemanfaatan dari pengelolaannya. Dokumennya terlalu panjang dan kompleks, tidak menilai secara memadai program-program lokal yang ada, serta rekomendasi perencanaannya terlalu umum. Sementara, regulasi atau kebutuhan yang memberi mandat penggunaan perencanaan tersebut masih kurang memadai. Karena pada dasarnya pengelolaan wilayah sungai dilakukan TKPSDA, maka dapat ditambahkan bahwa kegagalan juga disebabkan oleh kurangnya unsur-unsur yang mewakili penggunaan air serta kurangnya transparansi dalam pemilihan keanggotaan Tim. Penyebab-penyebab kegagalan tersebut hendaknya menjadi perhatian yang serius untuk pengelolaan BBWS Cilicis serta dapat menjadi perhatian TKPSDA Ciliwung-Cisadane demi lancarnya keinginan Presiden pada KEK Lido.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan
Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan SDA dalam satu wilayah adalah pada TKPSDA. Dalam hal pengelolaan SDA di Wilayah Sungai Cisadane, lokasi KEK Lido berada, efektivitas TKPSDA Ciliwung-Cisadane perlu ditingkatkan melalui: Pertama, penambahan keanggotaan (dan kemungkinan pengurangan pada unsur lainnya) serta penetapan target hasil yang jelas. Kedua, dilakukan evaluasi ulang keanggotaan Tim antara lain dengan mengikutsertakan pengguna SDA yang besar seperti KEK Lido dan industri (AMDK).

Ketiga, lakukan rekrutmen anggota TKPSDA secara terbuka ke publik dan transparan seperti yang dilakukan oleh BBWS Progo, Opak, dan Serang dengan mengumumkan pendaftaran anggota TKPSDA melalui koran dan YouTube. Hal ini patut dijadikan dicontoh. Keempat, Ketua TKPSDA dijabat secara bergantian demi efektivitas yang optimal mengelola BBWS Cilicis secara komprehensif dan inovatif.

Baca juga : Persiapan Pemilu Terus Berjalan, Kemendagri: Jangan Percaya Isu Penundaan Pemilu

Agus Pambagio, Pakar Kebijakan Publik dari PH&H, Public Policy Interest Group

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.