Pemerintah Bersih Dan Bebas Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi menjadi syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekono­mian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Komit­men Pelaksanaan Aksi Pence­gahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

Sebelum memaparkan aksi pencegahan korupsi, Airlangga mengawali paparannya tentang pertumbuhan ekonomi Indone­sia yang berhasil mencapai 5,3 persen year on year (yoy) pada tahun 2022.

Baca juga : Airlangga: Pemerintah Bersih Syarat Penting Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi

Capaian ini merupakan per­tumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20, setelah Arab Saudi.

Adapun probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3 persen, jika dibandingkan sebagian be­sar negara di dunia.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga mengingatkan, Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai sepuluh tahun ke depan.

Baca juga : WNA Yang Bikin Onar Bakal Ditindak Tegas

“Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat men­jadi high income country,” ingat Ketua Umum Partai Golkar ini.

Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan. Salah satunya, dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pence­gahan Korupsi (Stranas PK).

Pada tahun 2018, Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indone­sia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari 3 fokus. Yaitu, perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Baca juga : Dorong Peningkatan Kualitas SDM Pesantren, Pemerintah Alokasikan Dana Rp 250 M

Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, diben­tuklah program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kemen­terian/Lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.