Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Saran Dari Zainal, Pengusaha Songket Palembang

Ibu Pejabat, Bantu UKM Dong, Jangan Malah Ikut Dagang...

Rabu, 28 Agustus 2019 09:16 WIB
Desainer songket asal Palembang, Zainal Arifin (kedua kiri) berfoto bersama Dubes Indonesia untuk Finlandia dan Estonia Wiwiek Setyawati Firman (kedua kanan) dan para model bule asal Estonia. Zainal menggelar fashion show di 
acara resepsi perayaan HUT Kmerdekaan Indonesia yang 
digelar KBRI Finlandia di Tallinn, ibukota Estonia, awal Agustus 2019. (Foto: Kartika Sari/Rakyat Merdeka)
Desainer songket asal Palembang, Zainal Arifin (kedua kiri) berfoto bersama Dubes Indonesia untuk Finlandia dan Estonia Wiwiek Setyawati Firman (kedua kanan) dan para model bule asal Estonia. Zainal menggelar fashion show di acara resepsi perayaan HUT Kmerdekaan Indonesia yang digelar KBRI Finlandia di Tallinn, ibukota Estonia, awal Agustus 2019. (Foto: Kartika Sari/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Zainal Arifin, pemilik brand Zainal Songket, sukses mengenalkan kain khas Palembang ke berbagai negara. Pasar Asia hingga Eropa sudah dirambahnya. Menurut dia, potensi kain songket untuk mendunia sangat besar. Sayang, masih ada kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, khususnya di Palembang, Sumatera Selatan.

Kepada Rakyat Merdeka dan RMco.id, Zainal menuturkan, salah satu hambatan UMKM adalah kurangnya peran pemerintah daerah membantu mereka. “Paling tidak (mestinya) bantu promosi, ya. Kemudian, mempermudah segala macam urusan. Misalnya, mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendirian usaha,” ujarnya dalam obrolan santai di atas kapal Ferry dari Tallinn, Ibukota Estonia menuju Helsinki, Ibukota Finlandia, pertengahan Agustus lalu.

Zainal berkesempatan ikut fashion show untuk mempromosikan songketnya di Helsinki dan Tallinn  atas bantuan Duta Besar Indonesia untuk Finlandia dan Estonia, Wiwiek Setyawati Firman.

Songketnya berhasil menyihir para tamu undangan, yang hadir ke resepsi HUT Kemerdekaan RI di dua negara Nordic itu. Menurut dia, banyak pelaku UMKM yang belum punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dia menduga, itu bukan saja terjadi di Palembang, tapi mungkin juga di daerah lainnya. Saat ditanya, kenapa tidak mau mengurus NPWP, kata Zainal, mereka umumnya takut disuruh bayar pajak.

“Padahal pajak yang harus dibayar itu kecil sekali. Hanya 0,5 persen untuk UKM. Mereka tidak tahu, karena kurang sosialisasi,” imbuh Zainal.

Baca juga : Erick Thohir: Mari Bersama Membangun Bangsa, Tantangan Kita Masih Banyak

Karena tidak punya NPWP, mereka pun kesulitan mendapatkan permodalan dari bank. Sebab, NPWP menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman bank.

Manfaatkan Fasilitas Suami

Kendala lain, kata Zainal, istri-istri pejabat ikut-ikutan jadi pelaku UMKM. Ini jadi semacam tradisi dan turun temurun. Dan tentu saja, peluang UMKM istri pejabat lebih terbuka lebar karena memanfaatkan fasilitas dan jabatan suaminya.

“Pulang pergi ke luar negeri, ikut dagang, ikut show,” selorohnya. Zainal pun berharap, tradisi itu diputus. “Ibu gubernur, ibu walikota, jangan ikut dagang dong. Itu lahan orang kecil, UKM justru harus dibantu promosi,” imbaunya.

Namun, bukan berarti para istri pejabat tidak boleh jadi pengusaha. Saran Zainal, istri pejabat yang ingin jadi pelaku UMKM, baiknya bersolo karier alias merintis jalan sendiri, dari bawah, dari awal. Seperti yang dilakukannya.

Baca juga : Pengusaha Yang Nimbun Pangan Bisa Dipenjara

Zainal Songket berdiri tahun 1982, lalu merambah dunia internasional di tahun 1990, mulai dari Malaysia, Singapura, Brunei dan Bangkok (negara ASEAN). Kemudian, sayapnya melebar hingga ke Eropa (Prancis, Rumania, Eropa Timur), Amerika Latin, Australia dan China. “Saya nggak ada keluarga pejabat lho, saya rintis sendiri,” kata Zainal.

Hal lain, tentang ketidakadilan dalam memberi peran saat pameran. Menurut Zainal, pemerintah daerah biasanya mempertimbangkan faktor “kedekatan” untuk mengajak UMKM berpameran. “Keluhan-keluhan UKM di sini, kok dia terus yang berangkat. Kok dia terus yang diajak,” tuturnya.

Zainal yang sudah berkecimpung di UMKM selama 35 tahun, mengaku belum pernah diajak pameran oleh pemerintah daerah. Dia selama ini bisa melanglang buana, dan melebarkan sayap usahanya dengan modal sendiri.

"Saya belum merasakan adanya campur tangan pemerintah. Saya bisa mandiri, tapi yang lain gimana? Kasihan yang lain,” ujarnya.

Selain diikutkan pameran, UMKM-UMKM “pilihan” pemerintah daerah kerap direkomendasikan sebagai tempat belanja. “Sementara, mereka yang mau belajar, barulah diarahkan ke saya. Yang mau belanja, tidak ke saya, tapi ke tempat tertentu,” curhatnya.

Baca juga : Pemilu Bisa Dongkrak Konsumsi Masyarakat

Dia meminta pemerintah daerah bersikap adil terhadap semua UMKM. Semua UMKM harus diseleksi agar bisa diajak pameran, baik di dalam maupun luar negeri. “Jangan itu-itu saja yang berangkat. Harus dipilih sesuai dengan kemampuan dan kualitasnya,” saran dia.

Khusus untuk pameran di luar negeri, pemerintah diminta memberikan fasilitas, termasuk biaya kepada UMKM. “Sekali lagi, kemajuan UKM itu harus ada dukungan penuh dari pemerintah,” tegas Zainal. [TIK/NAN/OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.