Dark/Light Mode

Perkuat Industri Perikanan, KSP Dorong Pembangunan Sistem Rantai Pendingin

Sabtu, 5 Agustus 2023 17:19 WIB
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Alan Koropitan, verifikasi lapangan pembangunan sistem rantai dingin industri perikanan di provinsi Maluku, Sabtu (5/8). (Foto: KSP)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Alan Koropitan, verifikasi lapangan pembangunan sistem rantai dingin industri perikanan di provinsi Maluku, Sabtu (5/8). (Foto: KSP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai pembangunan sitem rantai dingin sangat dibutuhkan untuk penguatan industri perikanan di provinsi Maluku. Terlebih, provinsi yang dikenal dengan sebutan negeri seribu pulau itu memiliki potensi produksi perikanan tangkap yang sangat besar. 

Tenaga Ahli Utama KSP, Alan Koropitan mengatakan, data produksi perikanan tangkap di 11 kabupaten/kota di provinsi Maluku pada 2022. Yakni sebesar 518.887 ton. Sayangnya potensi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas rantai dingin yang kuat. Seperti kapasitas Gudang beku, ketersediaan pabrik es, angkutan kargo udara, hingga kontainer laut berpendingin. 

Baca juga : Beri Perhatian Khusus, Ganjar Dorong Peningkatan Layanan Di Sektor Kesehatan

“Hasil pantauan kami, semuanya masih kurang,” kata Alan saat verifikasi lapangan pembangunan sistem rantai dingin industri perikanan di provinsi Maluku, Sabtu (5/8). 

Sistem rantai dingin yakni penanganan hasil ikan tangkap yang memanfaatkan berbagai macam teknologi pendinginan. Mulai sejak penangkapan, pengolahan, sampai dengan distribusi. Tujuannya untuk menjaga kualitas mutu ikan. 

Baca juga : Dukung Industri Baterai EV, Ceria Pede Bisa Bersaing

Selain ketersediaan fasilitas yang memadai, menurut Alan, pembangunan sitem rantai dingin juga memerlukan fasilitas pendukung. Seperti akses dalam mendapatkan BBM bagi nelayan, dan listrik untuk gudang beku.

“Dua hal ini yang masih menjadi keluhan pelaku sektor perikanan dan kelautan. Ditambah lagi dengan persoalan jejaring distribusi,” terangnya. 

Baca juga : Pemerintah Dan Pengusaha Kompak Dorong Penggunaan Produk Lokal

Mendapati hal itu, Alan menyampaikan, Kantor Staf Presiden akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk mensikronkokan kembali antara regulasi dan implementasi di lapangan. Sehingga tidak ada kesenjangan dan memperkecil hambatan. “Hasil verifikasi lapangan ini segera kami laporkan ke Kepala Staf Kepresidenan, untuk nanti ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama K/L,” terangnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.