Jadi Tuan Rumah ASEAN IB Summit, Indonesia Beri Usulan Lembaga Pembiayaan UMKM

 Sebelumnya 
Indonesia menjadi tuan rumah Sesi Tingkat Tinggi Tertutup dengan Kementerian yang Bertanggung jawab atas Pengembangan UMKM di Negara Anggota ASEAN.

Para pemimpin yang bertanggung jawab pada pertumbuhan UMKM di negaranya masing-masing, bertukar pengalaman tentang bagaimana mempromosikan Inclusive Business di negara masing-masing, dan mengadopsi sebuah Pernyataan Bersama Menteri tentang ‘Deklarasi mengenai Promosi Model Bisnis Inklusif: Memberdayakan UMKM untuk Pertumbuhan yang Adil.’

“Indonesia saat ini sudah menerapkan banyak kebijakan terkait bisnis inklusif seperti Hilirisasi UMKM untuk substitusi impor, industrialisasi yang berbasis bahan baku unggulan setiap daerah, komitmen pengadaan barang dan jasa pemerintah pada UMKM sebesar 40 persen, dan penciptaan 1 juta wirausaha baru pada tahun 2024 melalui Program Kewirausahaan Nasional,” kata Teten.

Bukan cuma itu, Teten menekankan, negara-negara di ASEAN memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi dunia usaha tak terkecuali bagi UMKM.

Dengan populasi sebesar 679 juta jiwa atau 8 persen dari total penduduk dunia, maka perlu bagi ASEAN untuk meningkatkan daya saing demi kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik dan kawasan. 

“ASEAN memiliki pasar yang besar. Begitu pula dengan kekayaan sumber daya alam, potensi industri pariwisata, dan jumlah penduduk yang signifikan. ASEAN harus berpihak pada pelaku UMKM agar memiliki peluang dan kesempatan bersaing yang setara dengan industri besar,” tegasnya.

Baca juga : Cinta Tanah Air Indonesia Bergema di Beijing

Lebih lanjut Teten melanjutkan, pertumbuhan ekonomi sebagian negara ASEAN berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia, yakni diperkirakan mencapai 5 persen di tahun 2024.

Atas dasar itulah ASEAN kerap menjadi target dari produk crossborder di luar ASEAN.

“ASEAN harus berpihak kepada pelaku UMKM agar memiliki peluang dan kesempatan bersaing yang setara dengan industri besar dan ASEAN harus bersatu agar menjadi pusat produksi dunia bagi UMKM,” ujar Teten.

ASEAN juga dikatakan perlu memberikan peluang sinergi ekspor impor produk barang dan jasa antar sesama negara dan menyediakan data yang akurat dari dan untuk UMKM.

“Kita juga perlu memperkuat ekosistem digital bagi UMKM dimulai dari peningkatan literasi digital, equal playing field dalam e-commerce, tidak adanya praktik predatory pricing dari produk impor legal maupun ilegal sampai dengan menghadirkan akses keuangan yang mudah berbasiskan rekam data transaksi untuk credit scoring,” ucap Teten.

Peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM baik dari produk hingga model bisnis juga dikatakan menjadi hal penting. Lalu diperlukan juga peningkatan sinergi, tidak terbatas hanya kepada pelaku UMKM namun juga industri besar di semua negara anggota ASEAN dengan memoderasi peran sebagai produsen, manufaktur, dan trading hub regional.

Baca juga : Solid Dukung Ganjar, Milenial Riau Inginkan Indonesia Tangguh Dan Pemilu Damai

Teten menjelaskan ASEAN juga harus memastikan masyarakatnya berpihak pada produk lokal dan regional karena ASEAN didominasi oleh kelas menengah yang yang tumbuh pesat dan berdaya beli tinggi.

“Kami meyakini bahwa Asia Tenggara sangat relevan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia,” katanya.

Dalam event yang dihadiri oleh 250 delegasi dari 10 negara ASEAN tersebut, disampaikan MenKopUKM, Indonesia juga mengajak para Negara anggota ASEAN untuk bersama-sama meningkatkan komitmen implementasi dari bisnis inklusif ini. 

Sementara itu, Chair dari ASEAN Economic Ministers (AEM) Jerry Sambuaga mengatakan adanya keselarasan antara pencapaian 2 Priority Economy Deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dengan tujuan dari IB Summit.

“Pencapaian dua prioritas ekonomi keketuaan Indonesia untuk ASEAN yaitu penandatanganan protokol kedua amandemen AANZFTA yang mengenalkan bab baru UMKM dan Kerangka Negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berkontribusi signifikan untuk mempromosikan digitalisasi UMKM sejalan dengan semangat dengan agenda IB Summit,” tegas Jerry.

Selanjutnya, United Nations-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana turut menyampaikan pentingnya transformasi bentuk usaha terhadap bisnis inklusif dalam mendukung misi sosial dan lingkungan.

Baca juga : Pemilik K-Link Indonesia Yakin Usahanya Tambah Jaya

“Bisnis Inklusif berbeda dari bisnis biasa karena mereka turut memprioritaskan kepentingan manusia dan lingkungan di samping keuntungan, dan itu merupakan akselerator penting jika kita ingin tetap pada jalur utama pencapaian SDGs. ESCAP berkomitmen untuk mengarusutamakan bisnis inklusif,” ungkap Armida.

Sementara itu, Direktur Integrasi Pasar Sekretariat ASEAN Le Quan Lan, mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, turut menyambut hangat Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027) yang baru saja disepakati oleh ASEAN yang dipandang dibentuk pada waktu yang tepat, seiring dengan upaya persiapan untuk mengatasi perubahan dalam lanskap ekonomi dunia.

“Rekomendasi terkait implementasi Rencana Aksi untuk mempromosikan inklusivitas dalam pendekatan ASEAN dalam mengatasi prioritas utamanya, khususnya dalam bidang digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasok,” jelas Le Quan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.