Penanganan Kemiskinan Butuh Sistem Satu Data Valid

RM.id  Rakyat Merdeka - Penanganan kemiskinan bisa berjalan efektif jika ada data yang benar. Jika data tidak valid, maka kebijakan serta bantuan pemerintah bisa tidak tepat sasaran.

Direktur Combine Resource Institution, Imung Yuniardi menyarankan, agar pemerintah bisa memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID). "Dibutuhkan seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya komunitas di tingkat desa. Maka Sistem Informasi Desa," kata Imung dalam acara Fokus Grup Diskusi di Ibis Hotel, Jakarta, Selasa (24/9).

Dia menjelaskan, prinsip dari penerapan program SID adalah untuk membuka partisipasi publik. Sistem ini juga ikut meningkatkan transparansi, akuntabel, inklusif dan data yang berkelanjutan. Data kemiskinan yang tidak akurat menjadi penyebab program pemerintah tidak tepat sasaran.

Data tidak tepat juga berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat. Meski sudah ada Peraturan Presiden No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, tetapi di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran data.

Baca juga : Demonstran Kembali Desak Pimpinan KPK Terpilih untuk Segera Dilantik

Ketua Dewan Pembina CRI, Dodo Julimar dalam sambutannya menyebut, bahwa ada problem soal satu data kemiskinan. Padahal dengan satu data kemiskinan yang lebih dikenali, mudah diakses oleh stakeholder kementerian terkait dan media menjadi penting.

"Data valid penting untuk mencapai keadilan sosial, pengentasan kemiskinan yang lebih akurat,” kata Dodo Julimart.

Wakil Bupati Gunung Kidul, Himmawan Wahyudi, ingin data kemiskinan tidak ada lagi persoalan. Data kemiskinan di Gunung Kidul yang masih disebut daerah miskin karena ada historisnya. Di tahun 1963 Gunung Kidul mengalami tragedi kelaparan hingga ada orang busung lapar. Peristiwa ini sangat membekas, akibatnya orang Gunung Kidul tidak mau menjual hasil pertaniannya.

“Ini sikap local wisdom. Mereka bertanggungjawab atas nasib keluarganya sendiri. Tapi menjadi masalah karena BPS menyebut salah satu kriteria miskin dari tidak adanya transaksi perdagangan. Ini kan ada metodologi yang tidak sama dengan lokal wisdom," katanya.

Baca juga : Persaingan Merebut Kursi Pimpinan DPD Memanas

"Ini problem ada fakta yang tidak berdasarkan realitas dan ada data yang tidak berdasarkan fakta. Warga menyimpan beras minimal 1 keluarga 30 Kg hingga mampu hidup sampai setengah tahun. Tapi ini dianggap miskin karena tidak ada transaksi perdagangan," tambahnya.

Karena itulah, Kabupaten Gunung Kidul menginisiasi untuk mewujudkan satu data kemiskinan yang akan terus terupdate. "Jangan sampai lagi muncul istilah BLS (Bantuan Langsung Sakmatine), ini protes keras warga, karena kecewa yang mendapatkan bantuan hanya orang itu-itu saja," ujarnya.

Kendati begitu, dia tetap menghargai data BPS, karena itu data resmi. Tetapi, pihaknya juga memiliki data yang lebih berasal langsung dari masyarakat.

Soal simpang data ini juga disoroti oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arif Adin Kuswardono. Arif menyebut, contoh terbaru soal simpang siur data ini adalah data perberasan. Data beras tidak sinkron antara Bulog, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Baca juga : Sekoteng Hangatkan Kemeriahan ASEAN Family Day Stockholm

"Data yang tidak sama menyebabkan pertengkaran di publik. Ini contoh terbaru soal tidak adanya kesamaan data," kata Arif. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.