Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Kebijakan Kemasan Pangan, Indonesia Diminta Tak Jiplak Negara Lain

Selasa, 10 Oktober 2023 21:38 WIB
Foto: Ist
Foto: Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Guru Besar Bidang Keamanan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Ahmad Sulaeman meminta Indonesia tidak mentah-mentah menjiplak kasus-kasus pangan yang terjadi di negara lain, seperti isu Bisfenol A (BPA).

Ia menyarankan agar Indonesia membuat aturan sendiri berbasis evidence atau berdasarkan bukti, scientific based atau berbasis ilmiah, dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

"Harus ada analisisnya. Kita tidak bisa mengadopsi begitu saja apa yang terjadi di negara luar. Jadi, selama kita belum melakukan analisis risiko, kemudian ada bukti-bukti evidence-nya. Kita nggak bisa asal jiplak aturan yang ada di luar karena kondisinya berbeda," kata Sulaeman, di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Sekalipun negara lain itu sudah ada hasil riset, belum tentu kemasan pangan yang dikritisi sama dengan yang digunakan di Indonesia.

Seperti, di Eropa, yang diprotes kemasan botol bayi dan kaleng, bukan galon air kemasan. Hal itu dikarenakan masyarakat Benua Biru tidak mengonsumsi air minum galon, melainkan tap water.

Baca juga : Ngopi Bareng Kaesang, Milenial Indonesia Maju Ingin Anak Muda Maju Jadi Pemimpin

"Jadi aneh jika itu dijiplak dan dianggap sama dengan air galon guna ulang yang digunakan di Indonesia," beber Sulaeman.

Artinya, kondisi yang terjadi di negara luar itu belum tentu sama dengan di Indonesia. Sebab itu, Indonesia harus melakukan penelitian sendiri terhadap kemasan-kemasan produk pangannya.

"Kalaupun menjiplak, harus dilihat benar nggak kondisi kita sama dengan kondisi di luar. Harus dilakukan studi dulu. Dan kenapa juga harus terburu-buru. Apakah memang itu sudah pada taraf yang sangat membahayakan, berisiko, sehingga segera dibuat regulasinya?” tutur Sulaeman.

Dengan menjiplak mentah-mentah apa yang terjadi di negara lain, itu menunjukkan ketidakkonsistenan Indonesia dalam mengawasi keamanan pangan.

Ia bahkan mencurigai isu BPA ini. Dia khawatir, Indonesia tengah dimanfaatkan mereka yang melakukan perang dagang.

Baca juga : Plt Mentan: Yang Melanggar dan Tak Punya Integritas, Kami Selesaikan

"Itu sangat menyedihkan kalau lembaga institusi Pemerintah yang seharusnya bersifat netral dan harus berbasis ilmiah, dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Kalau seandainya itu terjadi, naif sekali. Berarti benar-benar negara ini dikuasai oligarki kalau gitu," tudingnya.

Ia melihat kejadian seperti ini akan berefek jelek. Rakyat bisa menjadi tidak percaya lagi terhadap peraturan pangan di Indonesia.

“Kalau mau serius menangani BPA, itu yang di makanan kaleng itu jelas ada BPA-nya, disengaja dilapiskan. Itu kok nggak diungkit-ungkit? Itu kenapa nggak digarap? Kenapa yang disoroti itu cuma galon guna ulang yang bahaya BPA-nya belum terbukti secara ilmiah,” sesal Sulaeman.

Ia menyarankan agar lembaga terkait melakukan kajian terlebih dulu secara tuntas dan jangan membuat aturan yang terburu-buru gara-gara ada pesanan.

Untuk menguji apakah air minum galon guna ulang itu berbahaya atau tidak, menurutnya, itu sangat mudah. Caranya, memberikannya kepada hewan percobaan seperti tikus.

Baca juga : Top, Alwi Pemain Pertama Indonesia Yang Juara Dunia Junior

"Kasih minum saja (air galon guna ulang) kepada tulis, muncul nggak gejala sakit? Kan gampang sebetulnya. Kenapa kita hanya praduga-praduga yang nggak jelas? Saya belum pernah baca, mendengar ada toksikologi air minum galon guna ulang pada hewan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Standardisasi Pangan Olahan BPOM Anisyah mengatakan, banyak negara di dunia semakin memperketat regulasi dan penggunaan senyawa BPA untuk campuran dalam kemasan plastik makanan dan minuman.

BPOM mewakili Pemerintah bakal melakukan hal yang sama di Indonesia.

"Isu BPA ini bukan lagi isu nasional, tapi sudah jadi isu global," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.