Genjot Industri Maritim Nasional, INSA Siapkan Strategi Jitu

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri maritim didorong agar lebih berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menargetkan ekonomi maritim bisa berkontribusi 8,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025, dan didorong menjadi 10,5 persen terhadap PDB nasional pada 2035.

Sementara, saat Indonesia memasuki usia ke-100 atau 2045, sektor ekonomi maritim ditarget dapat berkontribusi mencapai 12,5 persen terhadap PDB nasional.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengaku senang ekonomi maritim dilirik untuk lebih berperan terhadap ekonomi nasional. Namun, tantangan untuk mewujudkannya akan lebih berat.

Baca juga : Lindungi Industri Nasional, Kemenperin Ingin Pengawasan Lartas Impor Di Border

"Target besar tersebut, bukan ditentukan apa yang kita kerjakan pada 2025, 2035 atau 2045, tetapi ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Sekarang ini," tegas Carmelita saat menjadi keynote speaker dalam Indonesia Maritime Expo (IME) 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (17/10).

Carmelita mengungkapkan, butuh langkah-langkah besar yang dilakukan untuk mewujudkan industri maritim bisa menjadi penopang ekonomi nasional.

Pertama, dibutuhkan kehadiran sea and coast guard sebagai satu-satunya badan/lembaga yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Fungsinya untuk penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut merupakan keniscayaan yang harus segera diwujudnyatakan.

Baca juga : Genjot Bisnis Go Global, Ini 3 Nilai Strategi Yang Diperkuat BNI

"Jangan lupa kehadiran sea and cost guard penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan penjagaan laut dan pantai di Tanah Air. Sebab di dunia internasional begitulah kelazimannya. Namun ini harus benar-benar terwujud," katanya.

Kedua, penerapan asas cabotage harus terus dijaga. Ia mengingatkan, berkat penerapan asas cabotage, jumlah armada pelayaran bertambah secara signifikan yang diikuti pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional.

Carmelita meminta agar jangan sampai ada upaya untuk melemahkan atau menyesuaikan asas yang juga diterapkan di banyak negara maju.

Ketiga, Pemerintah harus melahirkan kebijakan-kebijakan pro maritim yang baik dan sudah dilakukan negara-negara maju lainnya.

Baca juga : Jelang Hari Listrik Nasional, PLN Beri Apresiasi Paskibraka Tingkat Pusat

"Misalnya soal tax, soal pembiayaan, ini kita bisa tinggal lihat di negara-negara maju maupun negara tetangga yang memang sudah lebih baik dari kita," ujar Carmelita.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.