Jokowi Masih Mangkel Setiap Bicarakan Ekspor

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemarin, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna terakhir. Jokowi menyampaikan terima kasih ke seluruh manteri Kabinet Kerja karena telah membantu mengimplementasikan visi-misinya selama lima tahun sejak 2014-2019.

Sidang kabinet paripurna ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020. 

Dalam lima tahun ke depan, Jo kowi berjanji akan memangkas prosedur dan aturan lagi demi meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. 

“Saya melihat banyak hal yang telah berjalan. Karena itu, kehandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam RPJMN tahun 2020-2024,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin 

Jokowi meminta RPJMN pe riode 2020-2024 fokus pada ke cepatan eksekusi program di lapangan, hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran. 

“Untuk persiapan implementasi APBN tahun 2020, terhadap beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bahwa 2020 merupakan tahun pertama periode pembangunan RPJMN 2020-2024 yang kita fokuskan pada pembangunan SDM secara besar-besaran, tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah kita mulai lima tahun lalu,” tuturnya. 

Baca juga : Mulai Januari 2020, Pemerintah Haramkan Ekspor Bijih Nikel

Jokowi di hadapan para menteri juga meminta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan wirausaha di Indonesia.

 “Karena itu, saya minta reformasi pemerataan kualitas pendidikan yang menjadi fondasinya sudah disusun selama lima tahun ini bisa dilanjutkan. Juga program pelatihan kewirausahaan yang dimiliki masingmasing kementerian/lembaga bisa disinergikan,” pintanya. 

Jokowi juga meminta para men terinya melakukan peningkatan ekspor produk dalam negeri ke sejumlah negara sahabat. Sebab, Indonesia diketahui mengalami defisit neraca perdagangan. 

Selama Juli 2019 misalnya, Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 63,5 juta dolar AS. Selain itu, Berdasarkan data BPS, secara kumulatif sejak Januari-Juli 2019, neraca dagang masih mencatatkan defisit 1,9 miliar dolar AS. 

Defisit ini mengecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terjadi defisit 3,21 miliar. 

“Yang juga berkaitan dengan peningkatan ekspor dan investasi, saya kira sudah mulai kita rapatkan dalam beberapa minggu ini. Kita harapkan bisa diselesaikan minggu depan, sehingga betul-betul apa yang telah kita kerjakan bisa menghasilkan bagi bangsa dan negara,” ungkapnya. 

Baca juga : Jokowi: Mari Kita Kuatkan Persatuan

Dalam sidang kabinet itu, Jokowi mengungkapkan, pemerintahannya telah melakukan reformasi di sejumlah bidang mulai dari infrastruktur, fiskal, perizinan, hingga perlindungan sosial. 

“Saya melihat selama lima tahun ini kita telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh lebih produktif lebih merata,” katanya. 

Selain infrastruktur sudah dibangun dengan arah Indonesia sentris, Jokowi menjelaskan, pemerintah diklaimnya telah melakukan reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Terutama kepada masyarakat 40 persen terbawah. 

Meski reformasi struktural telah dilakukan secara besar-besaran pada periode pertama kepemimpinannya, dia mengakui bahwa hal tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan besar yang akan dilanjutkan pada periode kedua kepemimpinannya. 

Sementara Ekonom Institute for Development of Econo mics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, tantangan periode kedua Jokowi di bidang ekonomi akan jauh lebih berat. 

“Tugasnya cukup banyak ka rena tantangan ekonomi makin berat di periode kedua,” ujar nya. 

Baca juga : Munas Golkar Tetap Digelar Desember

Menurut Bhima, setidaknya ada empat tugas utama Jokowi di periode ke duanya memimpin Indonesia. Tugas pertama, yaitu menjaga stabilitas makro ekonomi, baik meningkatkan kinerja nilai tukar rupiah, menekan inflasi maupun menurunkan defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). 

Kedua, meningkatkan ekspor Indonesia di tengah perang dagang yang kini masih terus berlanjut. Ketiga, menyeleksi dan mengevaluasi pembangunan infrastruktur. 

“Mana yang berdampak positif, mana yang jadi beban Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) harus dipangkas,” katanya. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.