Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) mendorong berkembangnya ekonomi digital (fintech) Tanah Air. Namun selaku bank induk, BI tetap akan mengawasi gerak-gerik para pelaku ekonomi digital.
Deputi Gubernur BI Sugeng mengimbau agar aspek disrupsi digital tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, hal tersebut menimbulkan tantangan dan risiko baru dalam sistem keuangan. Analisa Sugeng, eksistensi ekonomi digital semakin terlihat.
Salah satu contohnya dengan menjamurnya fintech dan lembaga keuangan lain. Parahnya lagi, sektor ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Baca juga : Perbankan Mulai Lirik Bisnis Di Desa
“Perkembangan ekonomi digital harus menandai risikorisiko yang timbul. Seperti risiko shadowbanking dan kerentanan cyber,” tutur Sugeng dalam Seminar Menuju Indonesia Unggul Melalui Ekonomi Digital yang diselanggarakan IDX Channel di Jakarta, kemarin.
Menurut catatannya, sudah bermunculan risiko yang ditimbulkan ekonomi digital. Misalnya, shadowbanking, atau lembaga keuangan nonbank yang menjalankan bisnis layaknya sebuah bank.
“Peran non-bank fintech yang terus meningkat semakin merefleksikan apa yang dulu ditawarkan oleh perbankan secara konvensional,” cetus Sugeng.
Baca juga : Akademisi IPB: Amran Pantas Disebut Bapak Mekanisasi Pertanian
Dia memandang, transformasi digital perbankan yang relatif lambat akan menyulut maraknya praktik shadowbanking. Kata Sugeng, sebagian besar perbankan saat ini masih berada dalam tahap digitalisasi.
Selain shadowbanking, ekonomi digital juga memicu munculnya serangan terhadap keamanan sistem cyber. Praktik seperti ini kerapkali terjadi di sistem ekonomi digital negara lain.
Untuk itu, penting bagi pemerintah dan para stakeholders untuk meningkatkan aspek proteksi data. Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, BI akan melakukan pendekatan yang berimbang. Tujuannya, untuk menciptakan kebijakan baru terhadap sistem keamanan nasional.
Baca juga : Kadin Minta Industri Kimia Berbasis Metanol Digenjot
“Kita perlu striking the right balance. Perlu ada interlink yang kuat antara keuangan digital dan ekonomi digital. Perbankan perlu didorong untuk bertransformasi digital secara end to end, serta kolaborasi dengan fintech perlu diperkuat dan diperluas,” ungkap Sugeng.
Menurut dia, perlu ada penguatan regulasi, entry policy, pelaporan, dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital. “Harus diingat bahwa keterbukaan ekonomi tetap harus memperhatikan prinsip kepentingan nasional,” pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya