Kemenkop UKM Sebut Indeks Digitalisasi BRI Jadi Tolak Ukur Pengembangan UMKM

 Sebelumnya 
Untuk itu, digitalisasi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan demi mendukung pertumbuhan UMKM.

Digitalisasi bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan bagi UMKM untuk bersaing dan berkembang dalam ekonomi yang berkembang pesat saat ini.

Digitalisasi diintervensi bukan hanya dari sisi hilir terkait dengan on boarding di marketplace saja, tapi juga di sisi hulu dengan adopsi teknologi seperti penggunaan AI (Artificial Intellegence) di sektor agrikultur misalnya seperti yang dilakukan e-Fishery untuk peternakan ikan, maupun teknologi penggunaan blockchain oleh startup Hara.

“Sehingga ini bisa menciptakan ekonomi baru karena digital hadir bukan membunuh ekonomi lama,” katanya.

Hasil penelitian Indeks Digitalisasi UMKM sambung Fiki, menunjukkan bahwa telah ada kemajuan signifikan dalam adopsi digital di kalangan UMKM di Indonesia.Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

“Kita perlu memastikan bahwa semua UMKM, terlepas dari ukuran, jender, lokasi, memiliki akses ke infrastruktur, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital,” tuturnya.

Pada 2023, Kemenkop UKM memiliki tujuh program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama, Koperasi Modern, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM, Layanan Rumah Kemasan UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Baca juga : Kemenkop UKM Tegaskan 7 Fokus Utama Perubahan UU Perkoperasian

“Jika kita telaah lebih dalam, tujuh program prioritas tersebut akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi digital secara maksimal oleh Koperasi dan UMKM. KemenkopUKM berinisiatif untuk membuat strategi guna mendukung percepatan transformasi digital UMKM yang dilakukan secara holistik, dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Ia menekankan, aspek-aspek digitalisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi UMKM di seluruh Indonesia, termasuk pengusaha perempuan.

Meskipun menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pengusaha perempuan sering menghadapi tantangan unik dalam mengakses modal, pelatihan, dan pasar.

Pemilik perempuan UMKM menyumbang 64,5 persen dari seluruh UMKM di Indonesia.

UMKM milik perempuan memiliki minat yang lebih besar terhadap digitalisasi dan akses pembiayaan untuk investasi guna mengembangkan usaha mereka.

“Selama pandemi, UMKM milik perempuan juga tercatat memiliki ketahanan lebih dibandingkan UMKM milik pria,” ucap Fiki.

Roadmap Pemberdayaan UMKM

Di kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB.

Baca juga : Kemenko PMK: Kuatkan Literasi, Membangun Ekonomi

Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya cara dalam mengentaskan kemiskinan.

“Untuk itu, peran masyarakat, termasuk pelaku usaha ultra mikro untuk terus semakin berdaya. Mengambil peran meningkatkan social value di dalam negeri,” katanya.

Supari mengatakan, berbicara 10 tahun yang akan datang, sekitar tahun 2035, penduduk Indonesia diproyeksi akan mencapai 365 juta di mana sekitar 50 persennya adalah perempuan.

Sementara postur UMKM juga bertambah, jika hari ini mencapai 64 juta UMKM, maka diproyeksi bertambah menjadi 83 juta.

“Namun posturnya tak berubah, tetap didominasi oleh ultra mikro yang melakukan usahanya demi mencukupi kehidupan sehari-hari.

Maka, jika dua postur tersebut yakni dominasi perempuan dan ultra mikro tak diatas dengan membentuk roadmap model pemberdayaan, maka hhal tersebut menjadi rentan dan berpotensi beban di masa akan datang,” ucapnya.

Gambaran saat ini lanjut Supari, sebanyak 64,19 persen mikro dan ultra mikro masuk dalan persona ‘The Survival Borrower’ atau kelompok paling rentan/usaha subsisten.

Baca juga : Kemenkominfo Ajak Seluruh Masyarakat Berperan Dalam Pembangunan IKN

Untuk itu BRI berupaya berkontribusi melalui inklusi keuangan sebesar 85,5 persen atau sebanyak 148 juta rekening dengan rata-rata nasabah memiliki tingkat literasi lebih tinggi dibandingkan nasional.

“Peran aktif BRI di dalam pemberdayaan mikro dan ultra mikro diharapkan mampu menurunkan kelompok rentan tersebut menjadi 57,7 persen di tahun 2034," ujar Supari.

Menurutnya, dukungan BRI dilakukan berupa perluasan akses melalui kombinasi channel pemberdayaan, konvensional hybrid dan fully digital.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Matthew Downing mengatakan, Indeks Digitalisasi dan Program Pemberdayaan UMKM dari BRI Research Institute merupakan sebuah proyek yang didanai oleh Program Akses Digital Pemerintah Inggris.

Langkah tersebut kata Downing, merupakan komitmen Inggris dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

“Indeks digitalisasi adalah tolak ukur literasi digital UMKM dari provinsi ke provinsi yang dapat memandu para pembuat kebijakan, pendidik, pemimpin bisnis, dan donor untuk merancang intervensi yang ditargetkan mendukung percepatan digitalisasi bagi UMKM di Indonesia,” ujar Downing.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.