Tahun Ini, 79 T Bansos Digelontorkan ke Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin di 2024. Bansos yang disediakan sebesar Rp 79 triliun. Bansos yang diberikan dalam bentuk uang, bukan lagi barang.

Penetapan besaran anggaran bansos mengacu Keputusan Presiden Jokowi untuk menghapuskan kemiskinan pada 2024. Jokowi menargetkan, dengan penyaluran bansos, ada pengurangan tingkat kemiskinan sekitar 1,12 persen dari total penduduk Indonesia.

Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 2024, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan anggaran Rp 79,19 triliun. Dari jumlah itu, sebesar 98,57 persen atau Rp 78,06 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. Sisanya sebesar 1,43 persen atau Rp 1,13 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Dalam pelaksanaannya, ada lima jenis bansos yang akan disalurkan pada tahun ini. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibagikan 4 tahap dalam satu tahun. Penerimanya harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Bansos ini bertujuan membantu masyarakat tidak mampu, khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. 

PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp 3 juta per tahun. PHK pendidikan akan menyalurkan bantuan untuk anak-anak SD Rp 900 ribu per tahun, SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp 2 juta per tahun. Sementara, PKH kesejahteraan diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp 2,4 juta per tahun.

Kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan.

Baca juga : TPN & Cak Imin Minta Tunda Bansos, Pengamat: Janganlah Korbankan Rakyat

Ketiga, Program Indonesia Pintar (PIP) yang dialokasikan untuk 18,59 juta anak SD, SMP, SMA/SMK. Dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023 menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.

Keempat, bantuan beras 10 kilogram. Penerima juga harus terdaftar di DTKS agar bisa dibagikan melalui Kantor Pos atau tempat yang menjadi rujukan di wilayah masing-masing penerima.

Kelima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Namun, tidak semua warga miskin bakal mendapatkan bantuan ini. Sebab, hanya mereka yang terdampak kekeringan yang berhak memperolehnya. Besaran bantuannya Rp 400 ribu per KPM.

Melihat program bansos tersebut, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan agar tidak ada politisasi di balik penyalurannya. Dia meminta agar bansos tidak diklaim sebagai pemberian pribadi.

"Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi. Karena itu bukan uang pribadi, karena itu adalah uang rakyat yang dititipkan,” kata Anies, di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu (3/1/2024).

Anies menyebut. bansos berasal dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat. Sebab, sumber dananya dari uang pajak. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, tidak etis jika bansos diklaim bantuan pribadi. "Karena itulah, kita harus luruskan bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat bukan dari satu orang," jelasnya.

Baca juga : Dampingi Ke Labuan Bajo, Wakil Ketua TKN: Gibran Ingin Bereskan Persoalan Rakyat

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, menanggapi pernyataan Anies dengan santai. Dia menyampaikan, semua tahu bahwa uang bansos berasal dari masyarakat yang dipungut lewat pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.

Dia menegaskan, bansos wajib diberikan kepada masyarakat karena amanat Undang-Undang (UU). Pemberiannya diputuskan melalui UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetujui seluruh partai politik serta pemerintah. Jadi, tidak perlu dikait-kaitkan dengan Pemilu.

"Bansos dalam bentuk tunai atau non tunai itu diberikan bukan hanya pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Sebelumnya juga pernah bahkan pada masa (Presiden) Ibu Megawati," kata Viva, saat dikontak Rakyat Merdeka, Rabu (3/1/2024).

Wakil Ketua Umum PAN ini menambahkan, pemberian bansos di 2024 merupakan tindak lanjut pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan pada 2023, dengan menggelontorkan uang sebesar Rp Rp 1.060 triliun untuk bansos.

"Jadi, ini semata-mata untuk rakyat dan yang membutuhkan. Ini juga jadi tanggung jawab dan amanat konstitusi bahwa negara harus hadir, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Ia setuju agar tidak ada politisasi di balik pemberian bansos. Namun, kata Viva, jangan menyalahkan masyarakat yang menganggap pemberian bansos berasal dari Presiden Jokowi, karena sering terjun langsung memberikan bansos. 

Baca juga : Pulang Ke Semarang, Alam Ganjar Reuni-Nyanyi Bareng Di Kota Lama

"Tidak heran jika masyarakat melihat kehadiran Pak Jokowi itu adalah melihat kehadiran negara. Makanya tingkat kepuasan publik tinggi di atas 72 persen," tuntasnya. 

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, berharap agar penyaluran bansos itu tidak “ditunggani” kubu Prabowo-Gibran. "Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung, di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Todung juga menepis isu yang menyebut pasangan Ganjar-Mahfud akan menghentikan program bansos. Menurutnya, hal itu adalah kabar bohong. Sebab, pihaknya akan tetap melanjutkan program bansos jika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. 

“TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. Kami setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu," pungkasnya.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Kamis (4/1), dengan judul “Dalam Bentuk Uang Bukan Barang, Tahun Ini, 79 T Bansos Digelontorkan ke Rakyat”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.