Dukung Properti Hijau, Implementasi ESG Sektor Perumahan & Pembiayaan Terus Digenjot

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Bank Central Asia (BCA) Tbk sudah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) hijau senilai Rp1,14 triliun sampai saat ini.

Green mortgage itu disalurkan untuk membiayai pemilikan rumah dan apartemen yang sudah mendapat sertifikasi hijau ( greenship) di lima proyek.

Kelima proyek tersebut adalah Citra Maja Raya (Maja, Lebak-Banten), Kota Baru Parahyangan (Padalarang Barat, Bandung Barat-Jawa Barat), Samanea Hill (Parung Panjang, Bogor-Jawa Barat), Navapark, dan Verde Two (Kuningan, Jakarta Selatan-DKI Jakarta).

"Kami berharap bisa menyalurkan KPR Hijau yang lebih besar lagi dan makin banyak proyek properti yang mendapat sertifikasi hijau," Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA Welly Yandoko.

Welly mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen menyalurkan pembiayaan hijau, tapi di bisnis properti (realisasi) komitmen itu juga sangat tergantung pada suplai properti yang sudah mendapat sertifikasi hijau.

Hal itu diungkapkan Welly Yandoko dalam Halal bi Halal dan Bincang Santai: "Tuntutan Implementasi Bisnis Properti & Pembiayaan Hijau”, yang diadakan Urban Forum, Forwada di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Bincang santai dibuka Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain Welly, hadir sebagai pembicara Ignesjz Kemalawarta, Kepala Badan Kajian Strategis Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), dan Chief Marketing Officer Damai Putra Group Binsar Pandiangan.

Menurut Welly, sejak awal BCA sangat mendukung penerapan konsep ESG (Environment, Social, Governance-ramah alam, bermanfaat secara sosial, dan tata kelola yang solid) termasuk di bisnis properti, antara lain melalui penyaluran pembiayaan hijau.

Baca juga : Buka Puasa Dengan Wartawan, Fraksi PKS Beri Pesan Kebangsaan

Hal itu ditunjukkan oleh penyaluran kredit hijau BCA yang terus meningkat, posisi terakhir telah mencapai Rp123 triliun.

Sepanjang 2019 - 2023 mengalami peningkatan dari Rp44 triliun menjadi Rp87 triliun.

Sebagain dari angka tersebut merupakan KPR hijau dan di tahun 2023 penyalurannya tumbuh sebesar 7 persen.

Welly menambahkan, untuk merangsang developer mengembangkan properti hijau dan mendorong konsumen membeli properti yang bersertifikasi hijau, BCA siap memberikan rate kredit yang bersaing, biaya kredit yang lebih rendah, dan proses persetujuan aplikasi cepat dan mudah.

Welly menyebutkan, komitmen terhadap keberlanjutan (sustainabilitas) atau ESG tidak hanya ditunjukkan BCA dalam penyaluran kredit hijau, tapi juga dalam proses bisnis.

Tahun 2023 sebanyak 99,7 persen dari total transaksi kredit dilakukan melalui channel digital.

Mekanisme persetujuan kredit misalnya, termasuk KPR, menggunakan channel digital melalui berbagai kanal seperti myCore, myPartnerBCA, dan RumahsayaBCA.

"Sekitar 63 persen aplikasi KPR BCA masuk melalui channel digital," ungkap Welly.

Itulah sebabnya kinerja BCA sangat solid. Di bisnis KPR misalnya, pangsa pasar BCA sampai akhir tahun lalu mencapai 24 persen.

Baca juga : Bank DKI Perluas Aksebilitas Layanan Perbankan Berbasis Digital

Dari total penyaluran KPR oleh 38 bank pda 2023 senilai Rp513,6 triliun, sebanyak Rp121,8 triliun disalurkan BCA.

Sementara itu, Binsar Pandiangan menyatakan, penerapan konsep ESG di sektor properti memang tidak bisa digantungkan hanya pada satu dua pihak seperti bank dan developer, melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder.

"Bagaimanapun penerapan konsep hijau itu menambah cost, termasuk proses mendapatkan sertifikasinya. Sementara bisnis berorientasi profit," katanya.

Kendati demikian ia menegaskan, seperti pengembang lain Damai Putra Group juga berkomitmen menerapkan konsep berkelanjutan di proyek-proyeknya, termasuk di Kota Harapan Indah di Bekasi, Jawa Barat.

Konsep hijau antara lain diterapkan di kawasan hunian Asera Nishi di KHI yang dikembangkan bersama developer Jepang. Yaitu, dalam bentuk desain rumah yang bisa meminimalisir konsumsi listrik, penyediaan ruang terbuka yang lebih besar, penyediaan sumur resapan, dan penggunaan penutup jalan dan halaman grass block yang memudahkan peresapan air ke dalam tanah.

Sementara di kawasan KHI sendiri disediakan tiga danau besar sebagai tandon air pada musim hujan.

"Saat hujan lebat beberapa bulan lalu yang membuat kawasan tetangga kami (Kelapa Gading, Red) kebanjiran, kami sepenuhnya tidak tergenang," jelas Binsar.

Ignesjz Kemalawarta mendukung pendapat Binsar tersebut. Menurutnya, konsep ESG memang mau tak mau harus diterapkan pebisnis, baik dalam proses produksi maupun operasional menyusul makin meresahkannya pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi CO2 yang berlebihan.

Fokusnya bagaimana mengurangi konsumsi energi ( energy efficiency) agar bisa mereduksi emisi gas rumah kaca (CO2), ditambah reduksi konsumsi air, pengolahan sampah dan limbah.

Baca juga : Indonesia-Singapura Segera Implementasi MoU Ketenagakerjaan Tech Talent

"Pengembang tidak bisa hanya berorientasi profit, karena profit tidak akan bisa dicapai kalau alamnya sudah rusak, dan sebaliknya. Pebisnis harus berpartisipasi mengurangi kerusakan alam itu," kata advisor PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) itu.

Ignesjz menyebutkan, tambahan investasi untuk menerapkan konsep hijau di gedung perkantoran mencapai 4-5 persen. Tapi bisa memberikan energy saving atau energy efficiency antara 30-45 persen.

Investasi itu mampu menghasilkan penghematan biaya utilitas 56 persen setahun atau setara Rp4,1 miliar atau setara konsumsi energi 680 rumah MBR, sehingga investasi tambahan itu bisa kembali dalam 4,3 tahun.

Herry Trisaputra Zuna membenarkan, upaya menerapkan konsep ESG termasuk di sektor properti dan pembiayaannya memerlukan sebuah gerakan.

Ia mencontohkan gerakan tidak merokok di ruang publik dan transportasi umum yang cukup berhasil. Juga inisiasi cashless di jalan tol yang sekarang akan dilanjutkan cukup dengan sensor.

Di bisnis properti, Herry menyebutkan Kementerian PUPR sedang menginisiasi gerakan Indonesia Green Affordabel Housing.

Gerakan dimulai terlebih dulu di affordabel housing karena rumah subsidi itu diatur pemerintah pengembangan dan pembiayaan pemilikannya melalui pemberian subsidi. Jadi, bisa lebih mudah memulai gerakannya karena rumah subsidi itu regulated dan kebutuhannya besar. Setelah itu gerakan bisa dilanjutkan ke perumahan komersial.

"Penerapan ESG di sektor perumahan memang tidak bisa serta merta, karena ini dilema juga, suplainya masih kurang dibanding kebutuhannya yang besar," ujar Herry.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.