Hapus Peraturan Ruwet Yang Bikin Investor Kabur

RM.id  Rakyat Merdeka - Lagi-lagi Presiden Jokowi mengaku kesal karena masih banyak peraturan yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Kepala daerah maupun DPRD diminta tidak lagi membuat peraturan yang ruwet.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan meniru strategi pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam membuat regulasi. Di mana setiap menteri menerbitkan satu peraturan, maka harus memangkas dua peraturan yang sudah ada. 

“Minggu lalu, saya bertemu tangan kanannya Presiden Trump, Secretary Ross. Dia bilang kalau menteri mau buat satu peraturan menteri (permen), harus hapus 2 permen,” kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, kemarin. 

Strategi tersebut, kata Jokowi, bisa diterapkannya karena Indonesia saat ini membutuhkan kecepatan dalam menyerap investasi yang banyak berdatangan. Oleh karena itu, dia akan membuat aturan yang lebih ketat dari metode Amerika. 

Baca juga : Ketemu Dubes India, Menhan Bahas Pertukaran Prajurit Dan Kemaritiman

Jokowi ingin aturan yang berlaku bagi pejabat negara yang menerbitkan satu regulasi, maka harus memangkas 10 regulasi.“Saya mau bikin aturan itu, menteri boleh bikin satu aturan tapi 10 aturan hilang. ¬Karena banyak aturan bikin pusing kita sendiri, fleksibiltas paling penting, kecepatan paling penting. Semua negara akan menuju ke situ, siapa yang cepat mendahului dia yang menang,” sambungnya. 

Menurut Jokowi, jika kultur seluruh pejabat negara masih seperti saat ini yang hobi membuat aturan, maka ini akan menjerat pemerintah sendiri. Khususnya, dalam mengawal perekonomian nasional. 

“Saya pesan jangan banyak-banyak membuat Perda, Pergub, Perbup, dan Perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan,” kata Jokowi. 

Presiden pun menyinggung soal apa yang ada di balik proses pembuatan aturan-aturan tersebut.“Saya tahu buat perda pasti ada kunjungan kerja, studi banding. Jadi stop,” pintanya. 

Baca juga : Jokowi: Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Ia pun meminta semua pihak untuk mengerti mengenai masalah-masalah ini, agar tidak ada saling menyalahkan, dan tidak ada saling menjegal. Mulai dari pemda, hingga DPRD diminta bekerja bersama-sama karena menurutnya saat ini suasana politik dan ekonomi Indonesia masih sangat bagus dibandingkan negara lain. 

“Ini yang harus terus kita rawat dan jaga. Semua menjalankan tugas masing-masing, tapi saling berkomunikasi, terbuka dan menjaga agenda besar bangsa dalam ketertiban nasional dan kerukunan,” tegas Jokowi. 

Lebih lanjut, Jokowi juga menyebut Indonesia belum berani mengumandangkan perang dagang dengan negara lain seperti yang terjadi antara AS dan China. Alasannya, Indonesia masih memiliki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang cukup besar dan perlu waktu bertahun-tahun untuk membereskannya. 

“Kalau CAD kita atau defisit neraca perdagangan rampung, kita berani berantem dengan negara manapun, karena stabilitas ekonomi makro stabil. Sekarang belum. Misalnya CPO kita di-banned Eropa kita masih mikir-mikir. Tapi kalau CAD sudah baik, yang nge-banned CPO itu, kita potong impor mobil dari sana berani kita,” papar Jokowi. 

Baca juga : Tim E-sports Indonesia Kerja Keras Bidik Gelar Juara

Posisi Indonesia dengan CAD di atas 2 persen membuat Jokowi masih berpikir panjang untuk bisa melakukan tindakan balasan apabila dicurangi di sektor perdagangan internasional.[NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.