Dark/Light Mode

3 DPD REI Usulkan Sejumlah Opsi Terkait Dukungan Pembiayaan 3 Juta rumah

Rabu, 12 Juni 2024 16:37 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalangan pengembang anggota asosiasi Realestat Indonesia (REI) yang berasal dari tiga DPD, yakni REI DKI Jakarta, REI Jawa Barat dan REI Banten, mendorong pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota untuk pembiayaan rumah bersubsidi.

Jika merujuk kepada data yang diambil dari website BP Tapera, realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak tahun 2023 mencapai 228.914 unit rumah.

Kemudian, realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak bulan Januari sampai dengan akhir Mei 2023 sebanyak 82.340 unit rumah.

Lalu, realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak bulan Januari sampai akhir Mei 2024 sebesar 78.705 unit rumah.

Sehingga jika diambil berdasarkan perbandingan yang sama, maka kuota tahun 2024 idealnya adalah 218.808 unit.

Berdasarkan data di atas, diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166 ribu unit akan habis pada bulan Agustus mendatang.

Menipisnya alokasi pembiayaan rumah subsidi yang disalurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP tahun ini.

Baca juga : Cak Imin: Wajib Dukung Pemerintah

Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengungkapkan, hal itu tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga bagi pengembang pelaku pembangunan rumah bersubsidi.

“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang konkret dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” ungkap Arvin pada acara Temu Anggota Tiga DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/6/2024).

Misalnya, soal keterbatasan APBN dalam pembiayaan KPR FLPP, dia meminta pemerintah mengeluarkan terobosan.

“Apakah bisa dengan (kembali) menerapkan program subsidi selisih bunga atau menggali alternatif pembiayaan dari sumber-sumber yang lain. Pengembang harus realistis karena APBN terbatas,” tuturnya.

Demikian juga dengan perbankan, BP Tapera atau BPJS TK.

“Kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan REI ke depan untuk memanfaatkan dana kelolaan masing-masing, agar optimal tersalurkan bagi pembiayaan perumahan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti mengatakan, pertemuan tiga DPD REI ini merupakan bagian dari upaya berkomunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Baca juga : Diusulkan Sebagai Ketua Harian, Puan Bisa Latihan Jadi Ketum PDIP

Kemudian, perbankan sebagai penyalur dana dan pengembang selaku penyedia perumahan, untuk berbagi peran mencari terobosan dan solusi agar permintaan dan pasokan hunian tetap berjalan baik setiap tahun.

Sehingga pada akhirnya akan menurunkan angka backlog kepemilikan rumah.

Lia menyampaikan, pengembang rumah subsidi di Jawa Barat sangat berharap tindakan konkret pemerintah.

Pasalnya, kekurangan kuota pembiayaan dana subsidi berpotensi menyebabkan dampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang.

Namun juga untuk 175 industri yang menjadi penunjang pembangunan rumah.

"Dan jangan dilupakan juga dampaknya bagi pihak perbankan yang memberikan kredit konstruksi," tuturnya.

Dia mengungkapkan, Jawa Barat selama ini adalah penyumbang pembangunan rumah subsidi terbesar di Indonesia.

Baca juga : RITS Siap Berkolaborasi Terapan Pembayaran Tol Nirsentuh Pada Akhir 2024

Tahun 2023 realisasinya adalah 61.868 unit, dan di Tahun 2024 ini kami menargetkan sebanyak 65 ribu unit rumah subsidi.

“Kehabisan kuota KPR FLPP bisa menghambat pertumbuhan sektor properti, menghambat pengembangan properti, dan meningkatkan risiko gagal bayar karena pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan,” tambahnya.

Ketua DPD REI Banten Roni H Adali menambahkan, Banten yang menempati urutan kedua se-Indonesia untuk realisasi pembangunan rumah subsidi juga berharap ada upaya dari pemerintah guna mendorong stakeholder untuk mengatasi kekurangan kuota.

“Pengembang di Banten menilai permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi tetap tinggi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemimpin daerah di Banten terkait kebutuhan dana perumahan ini,” tuturnya.

“Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, REI menyuarakan pentingnya tambahan pembiayaan bagi rumah subsidi MBR ke pemerintah pusat,” bebernya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.