62 Persen Listrik Masih Dari Batu Bara, Co-firing Biomassa Kunci Transisi Energi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menekankan pentingnya upaya kuat untuk mengurangi ketergantungan produksi listrik terhadap batu bara. Mengingat 62 persen pasokan listrik saat ini, dihasilkan oleh batu bara.

Djoko menyebut, transisi energi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan biomassa, melalui teknologi co-firing.

Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan menggunakan bahan biomassa yang terbuat dari limbah atau sampah seperti pellet kayu, sampah, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji).

Co-firing ini tak sekadar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan.

"Dari 52 pembangkit, sudah sekitar 30-an pembangkit yang menggunakan teknologi co-firing. Saat ini, di Kalimantan, juga sudah ada pilot project yang menggunakan 100 persen biomassa," papar Djoko dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Risiko, Tantangan, dan Mitigasi pada Tatanan Rantai Pasok dan Komponen Harga Pembentuk Batu Bara dan Biomassa serta EBT Lainnya Di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/7/2024). FGD ini digelar PLN Energi Primer Indonesia (EPI).

Baca juga : Teken JWP Di Paris, Menteri Arifin Perkuat Pelaksanaan Transisi Energi

Djoko optimistis, penggunaan biomassa sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT) bisa menjadi semakin masif setelah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap diterbitkan.

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah mengatur penetapan harga patokan tertinggi untuk pembelian bahan bakar biomassa (B3m) dan harga kesepakatan.

Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023 menyebut, harga patokan tertinggi dihitung dengan formula harga batubara dikali nilai koefisien harga B3m dikali koreksi nilai kalor. Nilai koefisien harga B3m sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling tinggi 1,2.

"Semoga, aturan ini bisa membuat harga biomassa lebih menarik," ujar Djoko.

Dia pun mengingatkan pentingnya memperhatikan spek biomassa. Karena spek yang buruk dapat menyebabkan PLTU stuck, bocor dan membutuhkan waktu lama untuk perbaikan.

RPP KEN

Baca juga : PLN Kembali Raih Best Green Loan Internasional atas Akselerasi Transisi Energi

Djoko memastikan, revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah selesai pada 8 Juli 2024, ditujukan untuk memberikan arah dan upaya pengelolaan energi berprinsip keadilan, efisiensi, serta produktivitas dan wawasan lingkungan. Demi terciptanya kemandirian energi nasional.

Amanat transisi energi menuju net zero emissions (NZE) pada tahun 2060, tertuang dalam RPP KEN dengan mengubah paradigma penggunaan energi fosil menuju energi hijau, melalui pemanfaatan energi bersih.

“Ini satu-satunya RPP KEN yang mendapat persetujuan DPR,” kata Djoko

Djoko menjelaskan, peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) juga menjadi sasaran utama dalam RPP KEN.

Tahun 2023, bauran EBT sudah mencapai target 19,23 persen. Karena dari 33 provinsi yang sudah memiliki energi baru, ada 26 provinsi yang sudah melakukan bauran energi.

Baca juga : Sukseskan Pemilu, PLN Siagakan Kelistrikan Nasional, Dari Sabang Sampai Merauke

Tahun 2025, bauran EBT dinaikkan menjadi 30 persen.

“Minimal di setiap provinsi ada biosolar,” ujar Djoko.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.