OJK Dorong BPD Berdaya Tahan, Kontributif, Kompetitif

RM.id  Rakyat Merdeka - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027, sebagai arah pengembangan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilient atau berdaya tahan, kontributif, dan kompetitif.

Peluncuran Roadmap Penguatan BPD ini dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dalam sambutannya, Mahendra Siregar  menyampaikan, di tengah ketidakpastian global - baik secara geopolitik dan ekonomi -, penguatan perekonomian domestik penting untuk terus didorong. Demi menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru di daerah.

Perekonomian daerah yang bertumbuh akan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi nasional.

BPD, kata Mahendra, memiliki peran strategis dalam mewujudkan perekonomian daerah yang terus bertumbuh dan berkelanjutan.

Baca juga : Hadapi Persaingan Kerja, Andi Gani Dorong Mahasiswa Papua Tingkatkan Skill

"OJK berkomitmen untuk terus mendorong BPD menjadi regional champion di daerah. Salah satunya, dengan meluncurkan Roadmap Penguatan BPD,” paparnya.

Mahendra berharap, roadmap ini dapat mewujudkan BPD yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik, teknologi yang mumpuni, serta mampu menerapkan tata kelola atau manajemen risiko dalam menjalankan proses bisnisnya.

Sementara itu, Dian Ediana Rae menyampaikan, peluncuran Roadmap Penguatan BPD ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang sedang dihadapi BPD.

Dia bilang, OJK akan terus mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas dan daya saing BPD.

“Peluncuran roadmap ini diharapkan dapat menjadi guidelines BPD untuk terus menjadi bank yang kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Termasuk, mendukung program strategis pemerintah daerah dan sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” urai Dian.

Dukungan terhadap pengembangan BPD yang kontributif ke perekonomian daerah, juga disampaikan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan.

Baca juga : Genjot Penguatan Branding dan Hubungan Baik Pelanggan, UKM Moncer

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mendorong BPD menjadi bank yang resilient, kompetitif, dan kontributif ke perekonomian daerah.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi OJK atas peluncuran Roadmap Pengembangan BPD. Kementerian Dalam Negeri juga mendorong peran pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan kapasitas BPD. Kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders juga penting untuk terus dilakukan,” beber Horas.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga telah menginstruksikan BPD untuk mendukung program peningkatan inklusi keuangan di daerah. Seperti berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Roadmap ini merupakan pengkinian dan penyelarasan terhadap program-program penguatan BPD yang telah ada, dengan memperhatikan evaluasi terhadap BPD serta berbagai tantangan dan peluang. Agar BPD mampu tumbuh dan bersaing, serta lebih berperan dalam perekonomian daerah.

Penyusunan Roadmap Penguatan BPD ini juga memperhatikan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2025, Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, dan Destination Statement OJK 2022-2027.

Apresiasi terhadap BPD

Dalam kesempatan ini, Dian Ediana Rae juga menyampaikan apresiasi kepada BPD, yang telah melakukan penguatan permodalan melalui pemenuhan modal inti minimum. Termasuk, dengan bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur yang Masif di Era Jokowi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

“Kepada bank yang memilih bergabung dalam KUB, terlihat bahwa sinergi positif yang dibangun antar-BPD dalam KUB tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan, tetapi juga dapat mendorong sinergi ekonomi antar daerah," terang Dian.

Skema KUB yang saling menguntungkan di antara BPD, diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi bisnis. Serta percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Dian menerangkan, koordinasi antar-BPD perlu lebih diperluas, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Sehingga, akan terjalin kerja sama yang saling menguntungkan, yang mampu mendukung penguatan perbankan dan perekonomian di masing-masing daerah.

Hingga saat ini, BPD terus membuktikan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang dalam industri perbankan nasional.

Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan selama lima tahun pada total aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), yang masing-masing meningkat sekitar 8 persen.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.