Dampak Macet Priok, Importir Khawatir Cost Demurrage Kontainer Membengkak

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaku usaha importir mempertanyakan soal kebijakan pemberlakuan sistem kuota pengurusan Truth in Lending Act (TILA) di NPCT-1 dampak dari kemacetan Pelabuhan Tanjung Priok.

Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengkhawatirkan sistem kuota pengurusan TILA tersebut justru menimbulkan masalah baru kepadatan arus barang di pelabuhan lantaran barang impor akan lebih lama tertahan di lini satu pelabuhan.

Adapun, TILA merupakan dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan.

Ada aturan yang telah disepakati antar penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok jika barang impor yang telah mengantongi dokumen itu, namun barangnya tidak segera dikeluarkan, yakni pembebanan tarif storage progresif masa tertentu.

"Belum lagi soal biaya demurrage-nya (penggunaan kontainer) yang bakal dibebankan ke pemilik barang oleh pelayaran. Kalau biaya demurage sehari bisa Rp1 juta, coba berapa itu kalau sampai berhari-hari tertahan," kata Taufan di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Baca juga : Mandiri Dan BNI Pede Kinerja Tetap Kinclong

Pihaknya mengaku telah mendengar dari manajemen Pelindo yang akan membebaskan biaya storage (penumpukan) atas kondisi darurat tersebut.

Namun soal biaya demurage itu menjadi persoalan serius yang membebani cost logistik yang ujung-ujungnya akan menjadi beban akhir masyarakat.

"Jadi, adanya kuota terbatas pengurusan TILA di NPCT-1 itu pertimbangannya jangan hanya melihat dari satu sisi saja untuk mengamankan yard occupancy ratio (YOR) di terminal tersebut yang masih dalam kondisi padat. Tapi, bagaimana aspek imbas beban biaya logistiknya secara luas?" tegasnya.

Di.sisi lain, GINSI juga mengusulkan agar tidak terjadi lagi kemacetan horor di Priok. Salah satunya direalisasikan area buffer parkir truk disisi timur (wilayah Cakung maupun Marunda).

Hal ini karena pergerakan truk logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok dari hinterlandnya (kawasan industri/pabrik) didominasi 70 persen dari arah timur,.seperti Bekasi, Karawang, Cikampek, Bandung maupun Jawa Barat dan sekitarnya.

Baca juga : Dua Mayat Wanita Ditemukan Dalam Toren Air Di Tambora, Diduga Korban Pembunuhan

Sedangkan sisanya dari arah barat seperti Tangerang, Bogor dan sekitarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono memutuskan untuk membatasi jumlah kontainer yang akan masuk dan keluar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, khususnya di NPCT-1 untuk sementara, hingga kondisi kembali normal.

"Untuk sementara, kami memutuskan membatasi jumlah kontainer yang akan masuk dan keluar sampai dengan situasi normal," kata Arif.

Selain melakukan pembatasan jumlah kontainer, Pelindo juga menghentikan sementara operasi kapal. Penghentian operasi kapal bertujuan agar terminal fokus melayani operasional lapangan.

Arif menyampaikan, penyebab utama dari kemacetan adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang akan mengambil dan mengirim peti kemas atau receiving fan delivery (R/D).

Baca juga : Mulai Rp 20 Ribu, ShopeeFood Tawarkan Beragam Kuliner Favorit Bebas Ongkir

"Jika di terminal NPCT1 masih penuh maka kegiatan kapalnya diputuskan untuk digeser ke terminal lain," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang layani ekspor impor.

Kelimanya yakni, Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok yang dikelola IPC-TPK.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.