Efisiensi Anggaran Lanjut Tahun Depan

 Sebelumnya 
Dia memastikan pemerintah akan tetap selektif dalam APBN 2026. Hal ini dilakukan karena APBN akan diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang perlu mendapatkan afirmasi. “Makanya desainnya nanti akan tetap dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya,” kata Sri Mulyani.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta seluruh unsur otoritas di sektor ekonomi dan keuangan ikut berkontribusi menggenjot perekonomian. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi hanya dibebankan kepada APBN.

Kata Misbakhun, ekonomi tidak hanya bisa didorong menggunakan instrumen fiskal. Apalagi, kapasitas fiskal Pemerintah saat ini sangat terbatas. Sehingga, perlu peran instrumen moneter untuk tetap membuat perekonomian tumbuh positif.

“Bank Indonesia (BI) peran kebijakannya juga sangat luar biasa. Pertumbuhan selama ini seakan-akan menjadi beban APBN sendirian,” kata politisi Partai Golkar itu dalam acara Outlook Ekonomi DPR di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Baca juga : 1.000 Kampung Merah Putih, Agar Nelayan Naik Kelas

Selain menjaga stabilitas tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah, otoritas moneter seperti BI harus andil dalam menjaga pasokan uang untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. “Itu mempunyai peran pertumbuhan yang sangat signifikan,” ungkap Misbakhun.

Untuk memperkuat peran BI dalam mendorong pertumbuhan, Komisi XI DPR sebetulnya telah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengakui, perang tarif telah mengguncang perdagangan global yang membuat banyak negara jadi proteksionis. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip kerja sama global yang mutualistik.

Atas kondisi ini, Said mendorong agar Pemerintah menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi. “Pemerintah perlu mengajak dunia perlu membangun komitmen baru dalam perdagangan,” ujar politisi PDIP itu.

Baca juga : Begini Cara Anak Muda Mengkomunikasikan Geothermal

Kabar Pergantian Dirjen Pajak Dan Bea Cukai

Demi menggedor penerimaan negara, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengganti Dirjen Pajak Dan Dirjen Bea Cukai. Dua nama dijagokan bakal mengisi posisi tersebut. Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo. Sementara Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Askolani.

Di tengah kabar itu, Presiden memanggil Bimo dan Djaka ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Keduanya mengaku diberikan arahan oleh Prabowo sebelum resmi dilantik sebagai dirjen di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya diberi mandat nanti sesuai arahan menteri keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka,” ujarnya.

Baca juga : Bonnie Triyana: Mereka Menolak Istilah Sejarah Resmi

Saat ditanya soal posisi dirjen Kemenkeu yang akan dijabat, Bimo meminta agar awak media menunggu pengumuman resmi. “Nanti pengumuman resminya ditunggu saja dari Kementerian Keuangan,” pintanya.

Kendati demikian, Bimo mengungkapkan bahwa Prabowo berkomitmen untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas dan independen. Sehingga penerimaan pajak dapat dimaksimalkan untuk mengamankan jalannya program-program prioritas Kabinet Merah Putih. [MEN/UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.